Vol. 3, No. 1, Juli 2021

p-ISSN 2775-3832 ; e-ISSN 2775-7285

11 http://matriks.greenvest.co.id

RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN

DALAM KELUARGA

Abdurrahman Al Akhdloriy

Pengadilan Negeri Kota Kediri Jawa Timur, Indonesia

Email: dorywer@gmail.com

Diterima:

21 Juni 2021

Direvisi:

5 Juli 2021

Disetujui:

14 Juli 2021

Abstrak

Restorative justice merupakan konsep keadilan yang bertujuan untuk

penyembuhan, pembelajaran moral, rasa memaafkan, tanggung jawab

dan membuat perubahan yang semuanya itu merupakan pedoman bagi

proses pemulihan keadilan bagi kedua pihak yang berperkara. Tujuan

penelitian untuk mengetahui mekanisme penerapan restorative justice

di dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian ini

menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian yaitu bahwa perkara

kekerasan dalam rumah tangga dapat diterapkan penyelesaian secara

restorative justice mengingat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun

2004 Pasal 45 ayat 2 dan Pasal 44 ayat 4 berupa delik aduan yang

kapanpun bisa dicabut laporannya oleh pihak yang berperkara

ditambah peraturan tentang mediasi yang tertuang dalam Perma No. 1

Tahun 2016 tentang prosedur mediasi bisa digunakan ketika proses

peradilan. Pada mekanisme penerapannya, pengadilan menyediakan

dua ruangan khusus untuk para pihak mengutarakan keluhan dalam

perkaranya.

Kata kunci: Keadilan restoratif; Keadilan; Tindak pidana; Kekerasan;

keluarga

Abstract

Restorative justice is a concept of justice that aims for healing, moral

learning, forgiveness, responsibility and making changes that are all

guidelines for the process of restoring justice for both parties to the

litigants. The purpose of the study to determine the mechanism of the

application of restorative justice in domestic violence cases. This

method of research uses normative juridical. The result of the study is

that domestic violence cases can be applied restorative justice

settlement considering in Law No. 23 of 2004 Article 45 paragraph 2

and Article 44 paragraph 4 in the form of complaints that at any time

can be revoked by the litigants plus regulations on mediation

contained in Perma No. 1 Year 2016 on mediation procedures can be

used during the judicial process. In its implementation mechanism, the

court provides two special rooms for the parties to express complaints

in their cases.

Keywords: Restorative justice; Justice; Criminal Acts; Violence;

family

Restorative Justice pada Tindak Pidana Kekerasan dalam

Keluarga

Matriks: Jurnal

Sosial dan Sains

Abdurrahman Al Akhdloriy 12

Pendahuluan

Masyarakat dan ketertiban adalah dua dimensi yang saling melekat satu sama lain

(Zawawi, Pd, & Pd, 2015). Masyarakat sebagai manusia sosial tentu akan membutuhkan

manusia lain (Tabi’in, 2017), hubungan erat antar individu dengan individu menunjukkan

bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri (Utami, Purnomo, & Salam, 2019) yang berarti

dalam memenuhi segala kebutuhan primer maupun sekunder (Wibisono, 2013) mereka

akan saling melengkapi satu sama lainnya (Rachmadani, 2013), di dalam menjalankan

suatu proses untuk memenuhi kebutuhannya (Mahmudi, 2011), manusia akan sangat

rentan untuk bergesekan satu dengan yang lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidup

(Sofia, 2021), untuk itu manusia menciptakan suatu peraturan dalam menjaga ketertiban

dalam suatu masyarakat (Guntur, 2017), seperti halnya yang dikatakan oleh Sujipto

Rahardjo bahwa untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat yang sedikit banyak

berjalan dengan tertib (BF & Kaharudin, 2018) dan teratur ini didukung oleh adanya

suatu tatanan, karena adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib (Primirinda FS,

2016).

Restorative justice dalam terminologi hukum pidana adalah penyelesaian perkara

di luar pengadilan dengan perdamaian antara korban dan tersangka (Dewi, 2021) dimana

biasanya dilakukan dengan memberikan ganti kerugian yang dialami oleh korbannya

(Marasabessy, 2016), akan tetapi penerapan pengadilan restoratif ini diperuntukan dalam

kasus pidana delik ringan (Karim, 2016). Berdasarkan KUHP (Kitab Undang- Undang

Hukum Pidana) tidak dijelaskan tentang definisi delik ringan (Nata & Ain, 2015), akan

tetapi dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terdapat ketentuan

tentang tata cara dalam pengadilan tipiring (tindak pidana ringan), dalam Pasal 205 ayat

(1) KUHAP menyatakan bahwa tindak pidana ringan diperiksa menurut acara

pemeriksaan cepat, pasal tersebut berbunyi “yang diperiksa menurut acara pemeriksaan

tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan penjara atau kurungan paling

lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu limaratus rupiah dan

penghinaan ringan”.

Restorative justice merupakan konsep keadilan yang diusulkan dalam gerakan

abolisionis untuk menggantikan konsep yang digunakan dalam sistem peradilan pidana

yaitu retributive justice. Konsep keadilan restoratif tidak memfokuskan diri pada

kesalahan yang telah lalu, tetapi bagaimana memecahkan masalah tanggung jawab dan

kewajiban pada masa depan dari pelaku. Model perlawanan digantikan oleh model dialog

dan negosiasi. Penjeraan diganti dengan rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama.

Masyarakat dianggap merupakan fasilitator dalam proses restoratif dan perasaan korban

dan pelaku dikaui. Stigma harus di hapus melalui tindakan restoratif dan kemungkinan

selalu terbuka untuk bertaubat dan memaafkan asal mereka membantu perbaikan situasi

yang diakibatkan oleh perbuatannya.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan

yang terjadi di kehidupan masyarakat (Ramadani & Yuliani, 2017). Kekerasan itu sering

juga disebut dengan istilah dosmetic violence karena terjadinya di ranah domestik.

Masalah

KDRT

merupakan salah satu hal penting yang menjadi perhatian serius oleh

pemerintah Indonesia pada era reformasi.

Masalah KDRT pertama kali di bahas dalam

seminar yang diselenggarakan oleh Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas

Indonesia pada tahun 1991. Materi seminar difokuskan pada suatu wacana yaitu adanya

kekerasan yang luput dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum (law enforce),

yaitu yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan perjuangan yang panjang,

akhirnya pada tanggal 22 September 2004 disahkan dan diresmikan oleh Undang-Undang

khusus yang digunakan untuk menanggulangi KDRT. Undang-Undang khusus dimaksud

adalah Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam

Vol. 3, No. 1, Juli 2021

p-ISSN 2775-3832 ; e-ISSN 2775-7285

13 http://matriks.greenvest.co.id

Rumah Tangga (UU No. 23 Tahun 2004). Diberlakukannya Undang-Undang tersebut

tentu didasarkan pada tujuan agar KDRT dapat dihapuskan atau dihilangkan karena

sebagai pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat manusia dan bentuk

diskriminasi. Hal itu sesuai dengan rumusan konsiderans menimbang huruf b UU No. 23

Tahun 2004. Secara spesifik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun

2004, penghapusan KDRT bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam

rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku

kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis

dan sejahtera. Merujuk pada ketentuan itu, maka salah satu tujuan dari penghapusan

KDRT adalah menindak pelakunya.

Kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang

No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga “Kekerasan

dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan,

yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikiologis

dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,

pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah

tangga”. Tujuan penelitian untuk mengetahui mekanisme penerapan restorative justice di

dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga. Manfaat penelitian yaitu secara teoritis

untuk menambah wawasan dalam memahami pengertian secara definitif dari restorative

justice. Secara praktis untuk bahan pertimbangan bagi praktisi hukum di dalam

penyelesaian suatu perkara pidana kekerasan dalam keluarga secara restorative justice.

Metode Penelitian

Metode dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan

supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan

penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Penelitian ini dilakukan

guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep dan asas-asas

hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup

penelitian hukum normatif.

Berdasarkan penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian

dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis

maupun tidak tertulis. Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum

dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat

digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun

tersurat.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah

penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian

yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara

meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Jika menggunakan metode

berpikir deduktif . Oleh karena itu, objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat

kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang

terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu studi

kepustakaan atau studi dokumen (documentary study) untuk mengumpulkan data

sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari

buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan

perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUH Perdata), UU No. 23 Tahun 2004, Perma No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi, serta

Restorative Justice pada Tindak Pidana Kekerasan dalam

Keluarga

Matriks: Jurnal

Sosial dan Sains

Abdurrahman Al Akhdloriy 14

mempelajari permasalahan dari buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan penulisan

ini.

Penelitian yuridis normatif sebagaimana tersebut di atas merupakan penelitian

dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan

terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam

peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis data dari

bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder. Penelitian ini terdiri dari bahan

kepustakaan yang mengikat yang merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder. Bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Perma No.1 Tahun

2016 tentang mediasi, buku-buku, jurnal hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli

dan hasil-hasil penelitian hukum. Sedangkan bahan hukum tersier yaitu Rancangan

Undang-Undang (RUU), Kamus Umum Bahasa Indonesia, kamus hukum dan

ensiklopedia hukum maupun Ensiklopedia Hukum Indonesia. Serta mempelajari

permasalahan dari buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan penulisan ini.

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui

pendekatan secara analisis kualitatif yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data

yang diperoleh dan menghubungkan setiap data yang diperoleh tersebut dengan

ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang

diteliti dengan logika induktif, 10 yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang

lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi

hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat

ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang

bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Pada pembahasan kali ini penulis akan menguraikan hasil dari penelitian tentang

judul tesis Restorative Justice pada Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Studi

di Pengadilan Negeri Kediri yang akan penulis kaitkan pada teori yang telah ditulis dalam

bab 2 menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Restoratice justice sendiri adalah

tren keadilan modern dimana kedua belah pihak dapat terlibat di dalamnya ketika proses

mencari suatu keadilan tidak hanya mengedepankan penghukuman, di dalam prosesnya

korban berperan aktif bukan hanya sebagai penonton karena prinsip restorative justice itu

sendiri yaitu that victims should have on opportunity to express their needs and participle

in determining the best way for the offender to make reparation maksudnya korban

diberikan kesempatan mengekspresikan pendapatnya tentang kebutuhannya berpartisipasi

dalam menentukan cara yang terbaik untuk menyelesaikan perkara dengan meminta ganti

kerugian pada pelaku, dari beberapa prinsip dalam penerapan restorative justice selain

mengidentifikasi kerugian yang dialami oleh korban, para pihak terkait harus berperan

aktif ketika proses peradilan berjalan.

Seperti yang dikatakan oleh Humas Pengadilan Negeri Kediri bapak Widodo

Hariawan “Restorative justice dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga memang

memungkinkan untuk bisa diterapkan, mengingat beberapa delik di dalam undang-

undang dalam kekerasan dalam rumah tangga ada yang bersifat delik aduan, yang berarti

bisa dibicarakan bagaimana cara penyelesaian yang lebih baik antara si korban dan

pelaku”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan dalam Rumah Tangga ada dua pasal yang emnjadi delik aduan yaitu Pasal 44

ayat 4 dan Pasal 45 ayat 2.

Berdasarkan Pasal 44 ayat 4 dimaksud setiap kekerasan dalam rumah tangga yang

Vol. 3, No. 1, Juli 2021

p-ISSN 2775-3832 ; e-ISSN 2775-7285

15 http://matriks.greenvest.co.id

tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau

mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana penjara paling lama 4 bulan atau

denda paling banyak lima juta rupiah. Begitupun di dalam Pasal 45 ayat 2 yang

memberikan arti kurang lebih sama dengan Pasal 44 ayat 4, jika kedua pasal tersebut

dibaca secara komprehensif, maka pencabutan laporan dengan tujuan menghentikan

proses hukum bisa dilakukan jika kekerasan pisik atau psikis yang dialami oleh korban

tidak menghalangi korban untuk melakukan kegiatan sehari-hari.

Berdasarkan mekanismenya sendiri untuk perkara kekerasan dalam rumah tangga

yang memungkinkan diselesaikan secara restorative justice ada bermacam-macam

“perkara kekerasan dalam rumah tangga jika belum sampai ke pengadilan bisa

diselesaikan di tahap penydikan antara korban dan pelaku secara langsung atau ada pihak

luar yang dikehendaki oleh kedua belah pihak diluar pelaku dan korban misalnya seperti

saudara dekat, Pamong Desa setempat yang intinya kehadiran mereka ini bisa menjadi

saksi sekaligus menjembantani perkara yang dilakukan oleh korban tidak sampai pada

tahap persidangan”. Hal tersebut berkaitan dengan pengertian secara umum tentang

restorarive justice yang dikatakan oleh Tony Marshal yang penulis tulis dalam bab 2

pengertian restorative justice “ a generally accpted definition of restorative justice is that

of process whereby the parties whit a stake in particular offence come together to resolve

collectively ho to deal with the aftermath of thr offence and its implications for the

future” yang dimaksud dalam pengertian tersebut adalah proses dimana para pihak yang

terlibat dalam kejahatan secara bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang

berkaitan dengan bagaimana cara menghadapi permasalahan pasca kejahatan serta akibat-

akibatnya di masa depan, penjelasan tersebut kemudian diadopsi oleh kelompok kerja

peradilan anak dalam PBB.

Mekanisme restorative justice pada kekerasan dalam rumah tangga jika sudah

sampai pada tahap pengadilan, tidak ada mekanisme secara spesifik dalam penerapannya

“Sebetulnya mekanisme penerapan restorative justice pada kekerasan dalam rumah

tangga di pengadilan secara spesifik itu tidak ada, biasanya hanya dilihat pasalnya jika

delik aduan maka tergantung dari pihak berperkara, karena pengadilan itu jika berkas

sudah diterima, kewajibannya adalah menyidangkan”. Restorative justice sendiri dalam

peradilan pidana bukanlah hal baru, karena itu diskursus keadilan restoratif pada

penguatan peran korban yang ada dalam hukum di negeri ini masih terdapat

kecenderungan dalam mengabaikan kepentingan korban dan terlebih pelaku.

Penulis sendiri berpendapat bahwa kejahatan adalah penyakit di dalam tatanan

sosial, terlebih kejahatan yang bersifat ringan. Maka sudah seharusnya kejahatan itu

dilihat layaknya suatu perkara antara manusia dan manusia lainnya bukan antara manusia

dan suatu negara, dari sana korban maupun pelaku dan para pihak terkait dapat

mengekspresikan pendapatnya masing-masing ketika menjalani proses hukum, seperti

yang diungkapkan Prof. Romli Atmasasmita bahwa semakin tinggi suatu kejahatan maka

akan semakin tinggi pula nilai keadilan yang harus dipertahankan melebihi kepastian

hukum itu sendiri.

Sekalipun Pengadilan Negeri Kediri tidak secara sepesifik menerapkan mekanisme

restorative justice pada beberapa kasus kejahatan, namun prinsip dari keadilan restoratif

sendiri sudah ada di dalamnya seperti menyediakan ruang mediasi bagi pihak yang

berperkara, seperti yang dikatakan Humas Pengadilan Negeri Kediri “jika para pihak

menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya maka pengadilan menyediakan ruang

kaukus atau menuediakan ruang lain sesuai Perma No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi,

ruang kaukus sendiri ada dua dimana masing-masing pihak menyampaikan keluhannya

kepada mediator didampingi kuasa hukum atau tidak”. Berdasarkan dalam Perma No. 1

Tahun 2016 mediasi bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara secara damai, tepat,

Restorative Justice pada Tindak Pidana Kekerasan dalam

Keluarga

Matriks: Jurnal

Sosial dan Sains

Abdurrahman Al Akhdloriy 16

efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh

penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.

Menurut penulis restorative justice sendiri menjadi sebuah pilihan dalam terikatnya

beberapa konflik yang merusak masyarakat, bukan dipahami sebagai pengganti sistem

yang tidak stabil, sehingga restorative justice harus ditempatkan sebagai healing justice

yang lebih luas dan mengembalikan keadaan masyarakat yang berperkara, karena peluang

dalam penerapan restorative justice dalam reformasi hukum acara di Indonesia sudah ada

namun harus di dorong agar terintegrasi secara penuh.

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka restorative justice pada tindak

pidana kekerasan dalam keluarga sangat bisa diterapkan di dalam proses peradilan

mengingat Pasal 45 ayat 2 dan Pasal 44 ayat 4 adalah delik aduan yang kapanpun perkara

ingin dihentikan karena sudah terciptanya perdamaian bisa dilakukan dan dalam

mekanisme penerapannya di Pengadilan Negeri Kediri selain mengikuti Perma No. 1

Tahun 2016, Pengadilan Negeri Kediri juga menyediakan dua ruangan kaukus dimana

kedua pihak yang berperkara akan dimediasi tentang keluhannya dan bagaimana caranya

proses perdamaian lebih diutamakan.

Restorative justice memungkinkan adanya penyembuhan dari penyakit sosial

karena kejahatan dipandang sebagai perkara diantara manusia dengan manusia lainnya

bukan manusia dengan negara dan dengan restorative justice pula penghukuman

bukanlah jalan satu-satunya pada proses peradilan di Indonesia, karena kebanyakan

seseorang yang telah dihukum bukan berubah karena jera namun akan menimbulkan

kejahatan baru karena ketidakadilan yang dialaminya.

Kesimpulan

Perkara kekerasan dalam rumah tangga bisa diterapkan penyelesaian

secara restorative justice di Pengadilan Negeri Kediri, mengingat Undang-

Undang No. 23 Tahun 2004 di dalam Pasal 45 ayat 2 dan Pasal 44 ayat 4 adalah

pasal yang berupa delik aduan dimana jika korban ingin mencabut perkaranya

maka sangat memungkinkan, ditambah dalam proses peradilan ada mediasi

yang sudah diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi,

kemudian dalam prosesnya Pengadilan Negeri Kediri menyediakan dua ruang

kaukus untuk para pihak yang berperkara menyampaiakan keluhan dan

bagaimana caranya agar perkara ini berujung pada perdamaian, reskonsiliasi

dan restoratif.

Berdasarkan mekanisme penerapan restorative justice di Pengadilan

Negeri Kediri, pengadilan menyediakan dua ruangan kaukus untuk para pihak

mengutarakan keluhan dalam perkaranya, dari sini maka akan mencari solusi

terbaik bagaimana kasus kekerasan dalam rumah tangga bisa berujung pada

perdamaian mengingat beberapa prinsip dalam restorative justice yaitu para

pihak yang berperkara harus aktif menyuarakan dan mengutarakan pendapatnya

bukan hanya sebagai penonton.

Bibliografi

BF, Ari Rahmad Hakim, & Kaharudin, Kaharudin. (2018). Fungsionalisasi Hukum

Kekayaan Intelektual Dalam Komersialisasi Kekayaan Intelektual Oleh Industri Dan

Usaha Kecil Menengah Di Pulau Lombok NTB. Jatiswara, 33(2).

Dewi, Dessy Kusuma. (2021). Upaya Menghentikan Penuntutan Demi Rasa Keadilan

dalam Masyarakat Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.

Tegal: Universitas Pancasakti.

Vol. 3, No. 1, Juli 2021

p-ISSN 2775-3832 ; e-ISSN 2775-7285

17 http://matriks.greenvest.co.id

Guntur, Muhammad. (2017). Fungsi Kepolisian Negara Dalam Pemeliharaan Keamanan

Dan Ketertiban Pada Masyarakat Kota Sengkang Kabupaten Wajo. Al Hikam, 1(3),

64–78.

Karim, Karim. (2016). Tanggung Jawab Pelaku Pidana Pelanggaran dalam Perspektif

Restorative Justice. Yuridika, 31(3), 401–419.

Mahmudi, Ihwan. (2011). CIPP: Suatu model evaluasi program pendidikan. At-Ta’dib,

6(1).

Marasabessy, Fauzy. (2016). Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran

Mekanisme Baru. Jurnal Hukum & Pembangunan, 45(1), 53–75.

Nata, Rienlady, & Ain, Wismar. (2015). Perbandingan Zinah (Overspel) dalam Kitab

Undang-undang Hukum Pidana (Kuhp) dan Zinah (Hubungan Luar Kawin) dalam

Hukum Islam. Lex Jurnalica, 12(1), 146304.

Primirinda FS, Maria. (2016). Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Sanksi Pelaku

Tindak Pidana Pembegalan Atau Pencurian Dengan Kekerasan. Yogyakarta:

Universitas Atma Jaya.

Rachmadani, Cherni. (2013). Strategi komunikasi dalam mengatasi konflik rumah tangga

mengenai perbedaan tingkat penghasilan di RT. 29 Samarinda Seberang. E-Journal

Ilmu Komunikasi, 1(1), 212–228.

Ramadani, Mery, & Yuliani, Fitri. (2017). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

sebagai salah satu isu kesehatan masyarakat secara global. Jurnal Kesehatan

Masyarakat Andalas, 9(2), 80–87.

Sofia, Nila Nur. (2021). Manajemen Konflik di Pesantren Melalui Kultur Pesantren dan

Gaya Kepemimpinan Kyai. Jurnal Studi Islam Dan Kemuhammadiyahan, 1(1).

Tabi’in, Ahmad. (2017). Menumbuhkan sikap peduli pada anak melalui interaksi kegiatan

sosial. IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching, 1(1).

Utami, Yekti, Purnomo, Arif, & Salam, Rudi. (2019). Penanaman Sikap Sosial Melalui

Pembelajaran Ipspada Siswa SMP Islam Sudirman Ambarawakabupaten Semarang.

Sosiolium: Jurnal Pembelajaran IPS, 1(1), 40–52.

Wibisono, Chablullah. (2013). Pengaruh motivasi mu’amalat (bekerja dan berproduksi,

kebutuhan sekunder, kebutuhan primer) terhadap prestasi kerja yang religius.

Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, 13(2), 233–252.

Zawawi, Abdullah, Pd, S., & Pd, M. (2015). Politik dalam Pandangan Islam. Jurnal

Ummul Qura, 5(1), 85–100.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike

4.0 International License.