Vol. 3, No. 1, Juli 2021

p-ISSN 2775-3832 ; e-ISSN 2775-7285

27 http://matriks.greenvest.co.id

KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK

PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PENDEKATAN ASAS

RESTORATIF

Rudi Iskandar

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

Email: rudiiskandar@gmail.com

Diterima:

21 Juni 2021

Direvisi:

5 Juli 2021

Disetujui:

14 Juli 2021

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan yang sangat

merugikan banyak orang dan sampai sekarang masih termasuk dalam

kategori kejahatan kelas berat yang wajib di selesaikan dan dilakukan

pemberantasan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis

mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam

menerapkan kewenangan diskresi guna mengoptimalkan penyelesaian

tindak pidana korupsi berdasarkan asas restorative justice, serta untuk

menganalisis mengenai bagaimana konsep ideal optimalisasi

kewenangan diskresi Kejaksaan dalam penyelesaian tindak pidana

korupsi berdasarkan asas restorative justice. Penelitian ini merupakan

penelitian normatif yang dilakukan dengan cara menelaah Peraturan

Perundang-Undangan, karya ilmiah, buku-buku, jurnal yang berkaitan

dengan tema penulisan dengan kata lain menelaah bahan pustaka atau

data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual,

perundang-undangan, kasus dan filosofis. Pembahasan pada penelitian

ini berorientasi pada penyelesaian tindak pidana korupsi dengan

jumlah kerugian negara yang kecil, karena berdasarkan surat edaran

Jaksa Agung Muda diberikan instruksi untuk tidak melakukan

penahanan kepada tersangka dengan kasus korupsi ini.

Kata kunci: Diskresi; Jaksa Agung; Keadilan; Surat Edaran

Abstract

Corruption is one of the crimes that are very detrimental to many

people and still fall into the category of heavyweight crimes that must

be solved and eradicated. The purpose of this study is to analyze the

obstacles faced by the Prosecutor's Office in applying discretionary

authority to optimize the settlement of corruption crimes based on the

principle of restorative justice, as well as to analyze about how the

ideal concept of optimization of discretionary authority of the

Prosecutor's Office in the settlement of corruption crimes based on the

principle of restorative justice. This research is a normative research

conducted by studying legislation, scientific works, books, journals

related to the theme of writing in other words studying library

materials or secondary data. This research uses conceptual, statutory,

case and philosophical approaches. The discussion on this research is

oriented towards the settlement of corruption crimes with a small

amount of state losses, because based on the circular of the young

attorney general is given instructions not to make arrests to suspects

with this corruption case.

Keywords: Discretion; Attorney General; Justice; Circular Letter

Kewenangan Kejaksaan dalam Penyelesaian Tindak

Pidana Korupsi Berdasarkan Pendekatan Asas Restoratif

Matriks: Jurnal

Sosial dan Sains

Rudi Iskandar 28

Pendahuluan

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum secara sosiologis dapat dipandang

sebagai entitas sistem hukum (Mustofa, 2021). Sehubungan dengan hal ini, R. Subekti

memberikan pandangannya bahwa sistem hukum merupakan suatu susunan (Laksamana,

2019) atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang

bekaitan satu dengan yang lain (Rakian, 2016), tersusun menurut suatu rencana dan pola,

hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai tujuan tertentu. Lawrence W. Friedman

melalui teori yang dibangunnya yaitu teori sistem hukum menyatakan bahwa sistem

hukum tersusun dari sub-sub sistem hukum yaitu sub sistem substansi hukum (legal

substance), sub sistem struktur hukum (legal structure) dan sub sistem budaya hukum

(legal culture).

Tindak pidana korupsi berhubungan erat dengan perbuatan yang melawan hukum

atau menyalahgunakan kewenangan, jabatan atau sarana yang ada dan menimbulkan

kerugian keuangan negara. Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang

secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain

atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang rumit untuk diungkap seiring

dengan semakin meningkatnya perkembangan tehnologi dan semakin canggihnya modus

operandinya sehingga membuat para penegak hukum, termasuk Kejaksaan sering

menjumpai kendala-kendala dalam upaya pengungkapan dan pemberantasan atas tindak

pidana korupsi yang terjadi. Kendala-kendala tersebut membuat pengungkapan kasus-

kasus tindak pidana korupsi semakin sulit untuk dijangkau sehingga membutuhkan waktu

yang cukup lama dan cara-cara khusus dalam penanganannya (Syamsuddin & Khusus,

2011).

Berdasarkan penegakan hukum, terkhusus dalam penanganan perkara tindak

pidana korupsi, perlu rasanya di dalam ketentuan yang mengikat terkandung pendekatan

azas restorative justice yang ditujukan tidak hanya berdasar pada kepentingan

tersangka/terdakwa saja, melainkan pula dari sudut pandang lainnya yakni negara dalam

garis besar.

Definisi restorative justice itu sendiri tidak seragam, sebab banyak variasi model

dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya. Oleh karena itu, banyak terminologi

yang digunakan untuk menggambarkan konsep restorative justice, seperti communitarian

justice (keadilan komunitarian), positive justice (keadilan positif), relational justice

(keadilan relasional), reparative justice (keadilan reparatif) dan community justice

(keadilan masyarakat).

Sebagai pejabat negara, kejaksaaan diberikan wewenang diskresi, namun

pelaksanaan diskresi tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan terikat

kepada persyaratan yang bersifat kondisional. Tanpa kehadiran persyaratan kondisional,

tindakan diskresi tersebut pada dasarnya tidak boleh dilakukan dan pemerintah dalam hal

ini dilarang untuk melakukan sesuatu di luar tujuan kewenangan yang telah diberikan

padanya. Diskresi atau kebebasan bertindak pada dasarnya berarti kebebasan untuk

menerapkan peraturan dalam situasi konkrit, kebebasan untuk mengatur situasi konkrit

tersebut dan kebebasan untuk bertindak meskipun tidak ada atau belum ada

pengaturannya secara tegas, namun konsekuensi dan akibat hukum yang nantinya akan

timbul wajib dipertanggungjawabkan dan diskresi dapat dilaksanakan sepanjang tidak

melanggar norma dan ketentuan hukum yang berlaku (Setiawan & Asyikin, 2020).

Oleh karena itu, apabila melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana

korupsi yang nilai kerugian negara yang kecil, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus

mengeluarkan kebijakan dalam bentuk surat edaran yaitu Surat Edaran Nomor:

Vol. 3, No. 1, Juli 2021

p-ISSN 2775-3832 ; e-ISSN 2775-7285

29 http://matriks.greenvest.co.id

B1113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 perihal Prioritas dan Pencapaian dalam

Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, yang salah satu isi dalam surat edaran

tersebut yaitu mempertimbangkan untuk tidak menindaklanjuti terhadap tindak pidana

korupsi yang nilai kerugian keuangan negaranya relatif kecil. Surat edaran yang

dikeluarkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tersebut merupakan bentuk

diskresi Kejaksaan sebagai pengendali perkara. Latar belakang dikeluarkannya surat

edaran tersebut yaitu karena adanya keterbatasan waktu, personil, alat-alat investigasi

serta anggaran yang dimiliki Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi dan

adanya pertimbangan bahwa biaya yang dikeluarkan dalam penindakan tindak pidana

korupsi cukup besar sehingga perlu mempertimbangkan nilai kerugian keuangan Negara

(Muchlis, 2017).

Dikeluarkannya Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor : B-

113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 merupakan upaya penegakan hukum dari aparat

penegak hukum dalam rangka tercapainya kedamaian dan ketentraman di masyarakat dan

aparat penegak hukum sebagai upaya memberantas tindak pidana korupsi, salah satu poin

dalam isinya adalah menginstruksikan kepada seluruh Kejaksaan Tinggi yang isinya

himbauan agar dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, masyarakat yang dengan

kesadaran telah mengembalikan kerugian negara perlu dipertimbangkan untuk tidak

ditindaklanjuti atas berlaku asas restorative justice.

Tetapi dalam pelaksanaannya, Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus

Nomor: B-113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 yang dikeluarkan guna

memfokuskan penanganan terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang

besar, namun tetap saja tindak pidana korupsi dengan kerugian yang kecil masih banyak

tetap diproses untuk dilakukan pembuktian di persidangan yang menggunakan anggaran

cukup besar. Hal tersebut dikarenakan dalam pola penanganan tindak pidana korupsi

yang belum berkualitas secara keseluruhan.

Tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Tindak

Pidana Khusus tersebut merupakan penegakan hukum full enforcement, yang berdasarkan

Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

Indonesia yang menyatakan, Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:

“Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam

ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan”.

Penanganan tindak pidana korupsi dalam praktiknya ternyata membutuhkan biaya

yang sangat besar (Budiah, Machmudin, & Suroso, 2019). Oleh sebab itu, sebagai upaya

penegakan hukum dengan menerapkan prinsip keadilan restorative justice, yakni

merupakan upaya hukum diskresi yang dapat diambil oleh Kejaksaan, meskipun masih

menjadi pertimbangan yang hangat, setidaknya kejaksaan memiliki pertimbangan

tersendiri dalam menentukan kebijakan tersebut guna menekan angka-angka pengeluaran

lainnya yang dapat menyebabkan defisit anggaran negara. Tujuan penelitian ini yaitu

untuk menganalisis mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam

menerapkan kewenangan diskresi guna mengoptimalkan penyelesaian tindak pidana

korupsi berdasarkan asas restorative justice, serta untuk menganalisis mengenai

bagaimana konsep ideal optimalisasi kewenangan diskresi Kejaksaan dalam penyelesaian

tindak pidana korupsi berdasarkan asas restorative justice. Manfaat penelitian dalam

tulisan ini adalah diharapkan dapat menjadi acuan dan ilmu pembelajaran bagi civitas

akademika khususnya dalam lingkup pendidikan ilmu hukum serta dapat menjadi

pedoman bagi para praktisi yang terlibat aktif dalam dunia hukum.

Kewenangan Kejaksaan dalam Penyelesaian Tindak

Pidana Korupsi Berdasarkan Pendekatan Asas Restoratif

Matriks: Jurnal

Sosial dan Sains

Rudi Iskandar 30

Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan merupakan tipe penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti

bahan pustaka atau meneliti dari bahan-bahan hukum, seperti penelitian terhadap asas-

asas hukum, hukum positif, aturan-aturan hukum dan kaedah-kaedah hukum. Bahan-

bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan pengolahan dengan cara

terstruktur dan sistematis terhadap bahan-bahan yang ada. Selanjutnya, dianalisis dengan

mempergunakan penafsiran hukum secara teleologis dan fungsional yang kemudian

ditarik kesimpulan mempergunakan metode deduktif.

Hasil dan Pembahasan

Maraknya masalah korupsi, membuat masyarakat menuding aparat pemerintah,

antara lain banyaknya uang negara dikorupsi yang merusak pembangunan di segala

bidang, hilangnya kepercayaan terhadap hukum, siapa yang kuat dialah yang menang

walaupun lemah dari sisi hukum, memiliki kekayaan yang tidak sesuai dengan

penghasilannya, menimbulkan kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat dan

banyak bantuan yang tidak mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan terutama

untuk masyarakat kecil. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang merugikan

keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas

dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur, termasuk melalui sanksi pidana

bagi pelaku (Siahaan, 2013).

Korupsi mempunyai nilai kerugian keuangan negara yang relatif besar dan relatif

kecil dimana negara mempunyai misi optimalisasi (Khaidir, Nashriana, & Yuningsih,

2020) penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berorientasi secara maksimal

dalam penyelamatan kerugian negara yang dilakukan secara profesional dan proporsional

oleh lembaga Kejaksaan dari Kejaksaan Agung (Suhariyanto, 2016), Kejaksaan Tinggi

sampai Kejaksaan Negeri. Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di

Indonesia mempunyai fungsi yang sangat penting karena selain bertindak sebagai

penuntut umum (Ferry, 2017), kejaksaan juga dapat melakukan tugas penyelidikan dalam

perkara-perkara tertentu contohnya tindak pidana korupsi (Edison, Febrian, & Yuningsih,

2021). Kejaksaan mempunyai peran dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana

korupsi di Indonesia .

Perkembangan pemberantasan korupsi telah difokuskan pada tiga isu pokok, yaitu

pencegahan, pemberantasan dan pengembalian aset hasil korupsi (asset recovery). Hal ini

menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya

pencegahan serta pemberantasan dalam hal pemidanaan pelaku saja tetapi juga meliputi

upaya pengembalian kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi. Pengembalian

kerugian negara tersebut dimaksudkan agar kerugian negara yang timbul dapat ditutupi

oleh pengembalian dari hasil korupsi itu sehingga tidak memberikan dampak yang lebih

buruk. Pengembalian kerugian dari hasil tindak pidana korupsi akan membuat pelaku

tidak dapat menikmati hasil perbuatannya. Hal ini dapat dilakukan dengan merampas

barang-barang tertentu yang diperoleh atau dihasilkan dalam suatu tindak pidana sebagai

pidana tambahan selain pidana pokok seperti penjara dan denda yang terdapat dalam

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Pemerintah dalam usahanya menunjukkan bahwa serius dalam menangani masalah

korupsi, membuat kebijakan melalui surat edaran yang dikeluarkan Kejaksaan adalah

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B113/F/Fd.1/05/2010 perihal

prioritas dan pencapaian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tanggal 18 Mei

2010. Surat Edaran tersebut berisi perintah kepada Kepala Kejaksaan di seluruh Indonesia

agar memprioritaskan perkara tipikor yang bersifat big fish (berskala besar, dilihat dari

Vol. 3, No. 1, Juli 2021

p-ISSN 2775-3832 ; e-ISSN 2775-7285

31 http://matriks.greenvest.co.id

pelaku nilai kerugian) dan perkara tipikor yang dilakukan terus menerus (still going on).

Surat Edaran ini menekankan bagi masyarakat yang melakukan tindak pidana korupsi

dengan kerugian kecil (di bawah Rp. 100.000.000) dan telah mengembalikan

kerugiannya, maka dapat digunakan konsep keadilan restoratif.

Perlunya perkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugiannya sebesar Rp.

100.000.000 ke bawah diselesaikan di luar pengadilan melalui pendekatan keadilan

restoratif, didasari pertimbangan sebagai berikut.

Upaya penanganan perkara korupsi membutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang

cukup besar, seiring dengan proses pemeriksaan persidangan yang harus dilakukan di

Ibukota Provinsi (Pengadilan IA)

1. Dengan di kesampingkannya penuntutan perkara korupsi yang nilai kerugiannya

Rp. 100.000.000 ke bawah, maka aparatur penegak hukum (khususnya jaksa)

dapat lebih berkonsentrasi dalam menangani kasus-kasus korupsi yang besar

2. Biaya penanganan perkara korupsi yang dikeluarkan tidak sebanding dengan nilai

kerugian negara

3. Prinsip fundamental UNCAC 2003 pada dasarnya memprioritaskan

pengembalian kerugian keuangan negara (asset recovery), bukan pembalasan

terhadap pelaku.

Sejatinya kewenangan diskresi dari Kejaksaan untuk tidak menindaklanjuti kasus

tindak pidana dengan jumlah kerugian negara yang kecil merupakan hal yang tepat,

dengan menghentikan kasus di penyidikan membuat pihak kejaksaan menyelamatkan

anggaran negara. Kita ketahui bahwa proses penyidikan, pembuktian sampai dengan

pemberian putusan pada kasus tindak pidana korupsi memakan waktu dan sistem

birokrasi yang panjang, sehingga jelas bahwa proses itu akan memakan biaya yang besar,

dan dengan menghentikan proses penyidikan, pihak kejaksaan berusaha menerapkan

prinsip asas restoratif dengan menegakkan keadilan dan kemanfaatan hukum yang tepat

guna bagi negara khususnya dan memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk

mengembalikan uang negara dengan kooperatif.

Kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam menerapkan kewenangan diskresi

guna mengoptimalkan penyelesaian tindak pidana korupsi dengan pendekatan asas

restoratif. Upaya penegakan hukum dari aparat penegak hukum dalam rangka tercapainya

kedamaian dan ketentraman di masyarakat dan aparat penegak hukum yaitu salah satunya

dikeluarkannya Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor : B-

113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010, salah satu poin dalam isinya adalah

menginstruksikan kepada seluruh Kejaksaan Tinggi yang isinya himbauan agar dalam

kasus dugaan tindak pidana korupsi, masyarakat yang dengan kesadaran telah

mengembalikan kerugian negara perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti atas

berlaku asas restorative justice. Tetapi walau dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda

Pidana Khusus Nomor : B-113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 tersebut dikeluarkan

guna memfokuskan penanganan terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian negara

yang besar, namun tetap saja tindak pidana korupsi dengan kerugian yang kecil masih

banyak tetap diproses untuk disidangkan.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap tindak pidana korupsi

memiliki tata cara tersendiri sehingga dalam melakukan sebuah penegakan hukum

terhadap suatu perkara tindak pidana korupsi harus melalui beberapa tahapan agar

terciptanya sebuah penegakan hukum yang bersih, adil, jujur dan memiliki kepastian

hukum yang jelas. Tahap-tahapan tersebut menunjukan sebuah pola yang terdapat dalam

penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan sebagai instansi

penegak hukum yang memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan terhadap

Kewenangan Kejaksaan dalam Penyelesaian Tindak

Pidana Korupsi Berdasarkan Pendekatan Asas Restoratif

Matriks: Jurnal

Sosial dan Sains

Rudi Iskandar 32

tindak pidana korupsi yang diwujudkan dalam sebuah fondasi atau dasar hukum yang

kuat yang terencana dan sistematis.

Terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan nilai

kerugian yang kecil, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang

menimbulkan kerugian yang kecil atau besar tidak memiliki perbedaan, biaya yang

dikeluarkan terhadap tindak pidana korupsi yang kecil sama dengan yang dikeluarkan

untuk tindak pidana korupsi dengan kerugian besar. Berdasarkan penjelasan tersebut dan

dikaitkan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana

Khusus tersebut, maka dapat dipahami surat edaran tersebut agar dapat membatasi kasus-

kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian yang untuk diproses ke tahap

persidangan guna untuk menghindari biaya yang dikeluarkan untuk menangani kasus

tindak pidana korupsi tersebut lebih besar dari pada biaya kerugian negara yang

ditimbulkan. Berdasarkan penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat

penegak hukum seperti Jaksa yang merupakan aparat penegak hukum dari instansi

Kejaksaan dalam menangani suatu tindak pidana korupsi mengeluarkan biaya yang telah

dianggarkan (Purba, 2017).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan

mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Penanganan tindak pidana korupsi dengan

kerugian negara yang kecil maka biaya yang dikeluarkan negara lebih besar dari kerugian

negara yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana korupsi. Tujuan dari penegakan

hukum terhadap tindak pidana korupsi itu sendiri, yaitu untuk mengembalikan kerugian

negara yang telah ditimbulkan oleh pelaku dari tindak pidana korupsi tersebut. Bila

dikaitkan dengan Surat Edaran yang dikeluarkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana

Khusus, maka dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi upaya

pengembalian biaya kerugian negara oleh pelaku dapat lebih efektif dari pada

melanjutkan tetapi mengeluarkan biaya yang besar serta tidak memakan waktu. Upaya

pengembalian tersebut guna untuk menghindari proses peradilan menggunakan

pendekatan restorative justice (Irfan, 2017).

Keadilan restoratif memfokuskan diri pada kejahatan (crime) sebagai

kerugian/kerusakan dan keadilan (justice) merupakan usaha untuk memperbaiki

kerusakan dengan visi untuk mengangkat peran korban kejahatan, pelaku kejahatan dan

masyarakat sebagai tiga dimensi determinan yang sangat penting di dalam sistem

peradilan pidana demi kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Berdasarkan penjelasan

di atas, keadilan restoratif (restorative justice) sangat sesuai untuk digunakan dalam

melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan kerugian

negara yang kecil, karena tujuan dari keadilan restoratif adalah untuk memperbaiki

kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku terhadap korban (negara) dengan cara mengganti

kerugian yang diderita oleh korban (negara). Penggantian dalam konteks penegakan

hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil ialah dengan

mengembalikan kerugian negara tersebut, melalui mekanisme anggota atau pimpinan

instansi yang terkait tempat terjadinya kerugian negara tersebut (Rifai, 2014).

Berdasarkan penjelasan di atas, Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung

Muda Tindak Pidana Khusus merupakan sebuah terobosan dalam penegakan hukum

terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil serta Surat Edaran

tersebut berlandaskan restorative justice karena mengedepankan perbaikan terhadap

kerugian negara dengan menempatkan negara sebagai kunci terhadap penyelesaian

tersebut. Terkait dengan SE Jampidsus Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010 merupakan

bentuk dari proses penegakan hukum yaitu full enforcement terhadap tindak pidana

korupsi dengan kerugian yang kecil dalam rangka mewujudkan keadilan.

Vol. 3, No. 1, Juli 2021

p-ISSN 2775-3832 ; e-ISSN 2775-7285

33 http://matriks.greenvest.co.id

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang

kecil dalam mewujudkan keadilan yang dilakukan oleh Kejaksaan lebih mengedepankan

aspek pengembalian kerugian dari pada aspek pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana

korupsi karena jika aspek pemidanaan dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana

korupsi dengan kerugian negara yang kecil maka secara tidak langsung penegakan hukum

terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian yang kecil itu bisa menimbulkan

kerugian bagi negara karena biaya yang dikeluarkan lebih besar dari pada perkara yang

ditangani sehingga dapat dikatakan penegakan hukum seperti itu tidak dapat mewujudkan

keadilan.

Kendala yang dihadapi oleh kejaksaan dalam hal menegakkan keadilan

berdasarkan asas restorative justice dalam rangka menegakkan hukum terkait

penyelesaian tindak pidana korupsi berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda adalah

terkadang pengambilan kebijakan ini mendapat pertentangan dan menimbulkan stigma

negatif dari masyarakat, padahal kejaksaaan menjalankan tugas mereka dengan

mempertimbangkan berbagai aspek agar jangan sampai segala sesuatu yang dilakukan

menimbulkan dampak yang lebih buruk dan merugikan bagi negara, jelas bahwa pelaku

tindak pidana korupsi merupakan pelaku kejahatan yang seharusnya mendapatkan

hukuman yang begitu berat karena yang dirugikan atas perbuatannya ini adalah seluruh

masyarakat Indonesia, namun yang patut di pertimbangkan adalah efisiensi serta

kemanfaatan hukumnya, kalau penyidikan terus dilakukan, maka negara akan mengalami

kerugian yang lebih besar.

Kemudian kendala lainnya yang dihadapi kejaksaan adalah terkadang ketika

kejaksaan telah mengambil langkah diskresi untuk menegakkan keadilan dalam

penyelesaian tindak pidana korupsi dengan jumlah kerugian negara yang kecil, yang

artinya penyidik berhenti melakukan tugasnya dan memerintahkan pelaku untuk

mengembalikan sebesar-besarnya uang kerugian kepada negara atau bahkan sama sekali

tidak mengindahkan surat edaran tersebut dan masih saja terus melakukan penyidikan

sampai dengan proses pemberian putusan.

Tindakan beberapa jaksa yang masih terus saja melakukan penyidikan terhadap

pelaku tindak pidana korupsi dengan kerugian negara kecil tersebut merupakan bentuk

pandangan yang berbeda karena sejatinya Surat Edaran Jampidsus tersebut tidak memiliki

kekuatan atau dasar hukum yang kuat seperti peraturan perundang-undangan sehingga

dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan kerugian negara yang kecil yang

dilakukan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum, yaitu tetap melanjutkan proses

peradilan sampai tahap persidangan hingga keluarnya putusan pengadilan yang tetap

(inkracht) karena dasar hukum yang dimiliki kebijakan tersebut tidak ada. Sehingga

jaksa-jaksa yang berada di daerah seperti kabupaten ketika menangani kasus tindak

pidana korupsi tetap menindak lanjuti kasus tersebut tanpa memperhatikan Surat Edaran

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang menghimbau kepada para jaksa untuk

mengesampingkan tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil. Kendala

tersebut merupakan gambaran bahwa surat edaran tersebut memiliki multi tafsir dan dari

beberapa pejabat kejaksaan memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam mengambil

tindakan penyelesaian hukumnya.

Kesimpulan

Penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan diskresi Kejaksaan

dalam penanganan tindak pidana korupsi berdasarkan pendekatan asas restorative

sejatinya sudah cukup tepat dilaksanakan untuk mengoptimalkan penegakan hukum

berdasarkan asas restoratif karena dengan menghentingan penyidikan, pihak kejaksaan

dapat menyelamatkan anggaran negara cukup banyak karena kita ketahui bahwa

Kewenangan Kejaksaan dalam Penyelesaian Tindak

Pidana Korupsi Berdasarkan Pendekatan Asas Restoratif

Matriks: Jurnal

Sosial dan Sains

Rudi Iskandar 34

kewenangan kejaksaan dan proses penyidikan sampai pemberian putusan memakan

waktu dan birokrasi yang panjang sehingga jelas bahwa penyelesaian tidak pidana ini

memakan biaya yang banyak. Kewenangan kejaksaan dalam menegakkan hukum diskresi

dianggap langkah konkret yang berguna menyelesaikan tindak pidana korupsi dengan

membuat pelaku tindak pidana patuh mengembalikan uang negara secara koperatif.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam menerapkan kewenangan diskresi

guna mengoptimalkan penyelesaian tindak pidana korupsi berdasarkan asas restorative

justice sedikit banyak masih ada dan masih dialami oleh beberapa pejabat kejaksaan.

Upaya hukum diskresi yang diambil terkadang dipandang sebelah mata oleh masyarakat

awam yang menimbulkan stigma bahwa seolah pelaku kejahatan tindak pidana korupsi

diberikan keistimewaan padah mereka adalah penjahat dengan tindak pidana luar biasa,

selain itu kendala terkait pelaksanaan penegakan diskresi masih ada karena beberapa

pejabat kejaksaan tidak menerapkan amanat dari Surat Edaran Jaksa Agung Muda karena

beranggapan bahwa surat edaran tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan

bukan merupakan arahan yang bersifat memaksa.

Bibliografi

Budiah, Herwan, Machmudin, Dudu Duswara, & Suroso, Joko T. (2019). Restorative

Justice dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan dengan Pengembalian Kerugian

Keuangan Negara. Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum), 1(1), 1–17.

Edison, Darmadi, Febrian, Febrian, & Yuningsih, Henny. (2021). Wewenang Jaksa

Pengacara Negara dalam Melakukan Tindakan Hukum untuk Mengembalikan

Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Palembang:

Sriwijaya University.

Ferry, Satria. (2017). Eksistensi Kejaksaan Tinggi Aceh dalam Melakukan Penyidikan

Perkara Tindak Pidana Korupsi. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 19(3), 463–489.

Irfan, M. (2017). Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak

Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur di Kota Makassar. Retrieved

from http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/2966

Khaidir, Y. U. L., Nashriana, Nashriana, & Yuningsih, Henny. (2020). Penetapan

Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Alasan Tersangka

Telah Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara. Palembang: Sriwijaya

University.

Laksamana, Rofiq. (2019). Konstruksi anggapan pelepasan hak (rechtsverwerking)

dalam pendaftaran tanah untuk mencapai kepastian hukum. Surakarta: UNS

(Sebelas Maret University).

Muchlis, Ahmad. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi dengan

Kerugian Negara Yang Kecil dalam Mewujudkan Keadilan. FIAT JUSTISIA:Jurnal

Ilmu Hukum, 10(2). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no2.652

Mustofa, Muhammad. (2021). Kriminologi: Kajian sosiologi terhadap kriminalitas,

perilaku menyimpang, dan pelanggaran hukum. Prenada Media.

Purba, Jonlar. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan

Dengan Restorative Justice. Bekasi: Jala Permata Aksara.

Rakian, Jovan JSTY. (2016). Hak-hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak

Pidana. Lex Crimen, 5(2).

Rifai, Eddy. (2014). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Bandar Lampung:

Justice Publisher.

Setiawan, Adam, & Asyikin, Nehru. (2020). Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung

Jawab Pribadi Dalam Penggunaan Diskresi. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum

Universitas Gadjah Mada, 32(1), 73–88.

Vol. 3, No. 1, Juli 2021

p-ISSN 2775-3832 ; e-ISSN 2775-7285

35 http://matriks.greenvest.co.id

Siahaan, M. (2013). Korupsi: Penyakit Sosial yang Mematikan. Retrieved from

https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=6ttMDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=P

A3&dq=upaya+pencegahan+korpsi&ots=kTASkM7SA_&sig=zMDloU2c5C4jKZZ

XyKDt-A_lzDw

Suhariyanto, Budi. (2016). Restoratif justice dalam pemidanaan korporasi pelaku korupsi

demi optimalisasi pengembalian kerugian negara. Jurnal Rechts Vinding: Media

Pembinaan Hukum Nasional, 5(3), 421–438.

Syamsuddin, Aziz, & Khusus, Tindak Pidana. (2011). Sinar Grafika. Jakarta.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike

4.0 International License.