Vol. 3, No. 1, Juli 2021

p-ISSN 2775-3832 ; e-ISSN 2775-7285

http://matriks.greenvest.co.id

APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMILU:

STUDI ANTARA NETRALITAS DAN HAK PILIH

Jamaluddin

Universitas Islam Riau Pekanbaru, Indonesia

Email: [email protected]

Diterima:

21 Juni 2021

Direvisi:

5 Juli 2021

Disetujui:

14 Juli 2021

Abstrak

Konsep negara administrasi modern adalah bahwa pemerintah dan

semua stafnya adalah pelayan masyarakat dari masyarakat,

menyediakan berbagai jenis layanan untuk semua warga negara.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti Pandangan Konsep Netralitas

Dalam Birokrasi dan untuk Menganalisis Netralitas Aparatur Sipil

Negara (ASN) dalam Perspektif Hukum Pemilu Dikaitkan dengan

Hak Pilih. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif

yang didasarkan pada bahan hukum sekunder. Penelitian ini

menggunakan pendekatan statute approach dan conceptual approach.

Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen

(library research), serta analisis kajian menggunakan analisis

kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan sikap netralitas ASN

bagaimanapun menjadi sangat penting terutama dikaitkan dengan

dalih-dalih hukum yang menegasikan hak pilih dan hak dipilih bagi

ASN. Oleh karena itu, seseorang menggunakan hak pilih atau tidak

menggunakan tidak menimbulkan konsekuensi hukum. Akan tetapi,

secara sosiologis dan politis sebenarnya kehilangan kontribusi dalam

kaitannya dengan penentuan kebijakan dan keputusan penting lainnya

untuk pencapaian tujuan negara.

Kata kunci: Aparatur Sipil Negara; Pemilu; Netralitas; Hak Pilih

Abstract

The concept of the modern state administration is that the government

and all its staff are public servants of the community, providing

different types of services to all citizens. This study aims to examine

the Concept view of Neutrality In Bureaucracy and to Analyze The

Neutrality of State Civil Apparatus (ASN) in the Perspective of

Electoral Law Associated with Voting Rights. The research method

used is normative juridical based on secondary legal materials. This

study uses statute approach and conceptual approach. The technique

of tracing legal materials uses a document study technique (library

research), and the analysis of the study uses qualitative analysis. The

results of the study show that the neutrality of ASN, however, becomes

very important, especially in relation to legal excuses that negate the

right to vote and the right to be elected for ASN. Therefore, someone

exercising their right to vote or not using it does not cause legal

consequences. However, sociologically and politically, it actually

loses its contribution in relation to the determination of policies and

other important decisions for the achievement of state goals.

Keywords: State Civil Apparatus; Elections; Neutrality; Voting Rights

Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Hukum Pemilu: Matriks: Jurnal

Studi Antara Netralitas dan Hak Pilih

Sosial dan Sains

Jamaluddin

Pendahuluan

Negara administratif modern memiliki konsepsi bahwa pemerintah (Asshiddiqie,

2011) dan seluruh jajarannya merupakan abdi masyarakat untuk memberikan berbagai

jenis pelayanan kepada seluruh warga negara (Palenewen, 2019). Aparatur birokrasi

sebagai penyelenggara administrasi (Haning, 2018), pada dasarnya bukanlah satu-satunya

pihak yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam

pelayanan publi (Prabowo, 2017), akan tetapi pada kenyataan bahwa peranan pemerintah

secara keseluruhan yang terkadang dominan. Jika melaksanakan peran tersebut,

pemerintah melakukan pembagian tugas-tugas kepemerintahanan berdasarkan prinsip

fungsionalisasi (Salam, 2019). Hal ini mengakibatkan sebuah instansi pemerintah

berperan sebagai penanggung jawab atas terselenggaranya fungsi pelayanan publik

tertentu. Pelayanan yang diselenggarakan oleh birokrasi tersebut sangatlah penting dalam

menyelenggarakan kebijakan-kebijakan negara (Sulila, 2015) dan memenuhi kebutuhan

masyarakat.

Secara historis, birokrasi telah memiliki sejarah panjang sebagai organisasi negara

dalam sistem masyarakat modern (Gedeona, 2013), menurut Peter M. Blau, “As a system

of organization works, the bureaucracy has a long history of its existence primarily

associated with the history of the development of life and civilization in thousands of

years ago. Along with the development of society and social context has produce diversity

concepts and descriptions associated with the bureaucracy.” Eksistensi birokrasi telah

ada mengikuti perkembangan kehidupan dan peradaban manusia semenjak ribuan tahun

yang lalu. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan konteks sosial telah

menghasilkan konsep-konsep keanekaragaman dan deskripsi terkait dengan birokrasi.

Keberadaan birokrasi tidak dapat dilepaskan dari penyelenggaraan pemerintahan

secara umum. Menurut United Nation Development Programme (UNDP) pemerintahan

menyelenggarakan antara lain kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi untuk

mengelola urusan-urusan bangsa. Economic Governance mencakup proses pembuatan

keputusan yang mempengaruhi langsung atau tidak langsung aktivitas ekonomi negara

yang bersangkutan atau berhubungan dengan ekonomi lainnya yang berimplikasi

terhadap equity, poverty dan equality of life. Political Governance menunjukkan pada

proses pembuatan keputusan dan implementasi kebijakan suatu negara yang terlegitimasi

dan otoritatif. Administrative governance adalah sistem implementasi kebijakan yang

melaksananan sektor publik secara efisien, efektif, tidak memihak, akuntabel dan terbuka

(Lotulung, 2013). Terkait penyelenggaraan pemerintah ini, birokrasilah merupakan aktor

pelaksana dari penyelenggaraan administrasi kepemerintahan untuk melayani

kepentingan publik.

Peran birokrasi sangat krusial untuk melaksanakan tujuan pemerintahan, hal ini

sebagaimana disampaikan Muchlis Hamdi bahwa setidaknya peran birokrasi antara lain

pertama, birokrasi sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat. Dengan peranan

ini,birokrasi dihadapkan pada keharusan untuk dapat mendorong terwujudnya kehidupan

masyarakat yang lebih layak dan lebih bermartabat. Kedua, birokrasi berkaitan dengan

fungsi pengaturan. Melalui peranan ini, birokrasi banyak terlibat dengan pengarahan atau

pembatasan perilaku masyarakat. Ketiga, peranan lain adalah berkenaan dengan

pemberdayaan masyarakat. Peranan ini sesungguhnya merupakan peranan strategis

birokrasi untuk memampukan masyarakat sebagai warga negara. Peranan ini biasanya

dikaitkan pula dengan peranan yang dihubungkan dengan fungsi pembangunan pada

umumnya. Keempat, birokrasi juga sangat berperan sebagai "pendidik" masyarakat.

Peran-peran bagi kepentingan umum inilah yang menunjukan posisi krusial birokrasi

dalam sistem penyelenggaraan negara.

Vol. 3, No. 1, Juli 2021

p-ISSN 2775-3832 ; e-ISSN 2775-7285

http://matriks.greenvest.co.id

Jika melaksanakan peran birokrasi tersebut, ternyata birokrasi juga mengalami

tantangan dalam pelaksanaan. Pemerintah sangat berpengaruh dalam menjawab berbagai

tantangan yang muncul akibat penerapan birokratisasi itu sendiri. Hal ini dikarenakan,

pemerintah sebagai pilar utama penyelenggara negara memang menghadapi kompleksitas

global yang sedemikian rumit, sehingga harus mampu secara cermat mengakomodasi

berbagai perubahan.

Birokrat, dalam hal ini juga berada pada posisi sebagai perumus dan penentu daya

kebijakan, serta sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan. Kebutuhan

masyarakat yang meningkat sangat pesat, disertai dengan lambatnya aturan-aturan hukum

yang mengatur seringkali menyebabkan permasalahan dalam suatu pelaksanaan birokrasi.

Tantangan yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah pun semakin besar, baik dalam

bentuk, jenis, maupun intensitasnya seiring dengan semakin kompleksnya kehidupan

berbangsa dan bernegara.

Salah satu tantangan yang harus dilakukan oleh birokrasi adalah asas equality dan

ketidakberpihakan. Asas ini menjadi dasar bahwa penyelenggaraan pemerintahan

haruslah mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak

diskriminatif. Dengan kata lain memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh warga

negara sesuai dengan porsinya. Dalam pengaturan lain, asas yang bersubstansikan

ketidakberpihakan tersebut juga ditemukan dalam undang-undang mengenai birokrasi itu

sediri yaitu pada UU No. 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam undang-undang ini, ASN merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Salah

satu asas yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN

yaitu asas netralitas. Asas ini memiliki penjelasan yaitu tidak berpihak dari segala bentuk

pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Untuk itu dapat

diketahui bahwa asas ketidakberpihakan dalam UU Administrasi Pemerintahan memiliki

peristilahan yang lain, namun pemaknaan yang sama dalam UU Aparatur Sipil Negara

yaitu asas netralitas. Asas tersebut merupakan salah satu pondasi bagi birokrasi untuk

dapat melaksanakan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance).

Aparatur Sipil Negara sebagai pelaksana birokrasi pemerintahan haruslah

menerapkan asas netralitas dalam setiap tindakan melaksanakan kewenangannya. Tidak

terkecuali netralitasnya dari pengaruh perpolitikan yang dapat mengganggu kinerja

birokrasi. Namun dalam UU Aparatur Sipil Negara, pengaturan mengenai netralitas

politik hanya menyatakan bahwa PNS dilarang menjadi anggota dan pengurus partai

politik. Bahkan secara tegas memberhentikan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tidak

hormat jika menjadi anggota partai politik. Hal ini dalam upaya menjaga netralitas ASN

dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan

ASN serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran dan tenaga pada tugas yang

dibebankan. Sedangkan, hal politik ASN untuk memilih dalam pemilihan umum masih

dijamin, berbeda dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi yang tidak

memiliki hak pilih.

Pemilihan umum merupakan elemen penting dalam konstitusi sebagai

pengejawatahan dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat yang berarti negara tersebut

menganut asas kedaulatan rakyat atau prinsip demokrasi (Asrun, 2016). Robert A. Dahl

menunjukkan bahwa demokrasi dapat terjadi apabila terdapat jaminan terhadap delapan

hal, yaitu kebebasan untuk membuat (Poti, 2011) dan bergabung dalam organisasi,

kebebasan untuk berekspresi, hak untuk memilih, sifat memenuhi syarat untuk jabatan

pemerintahan (Stellarosa & Silaban, 2019), hak terhadap pemimpin-pemimpin politik

bersaing untuk pendukung dan suara (Suparno, 2019), sumber-sumber alternatif terhadap

informasi; Pemilu yang bebas dan jujur; Institusi-institusi untuk pembuatan kebijakan-

Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Hukum Pemilu: Matriks: Jurnal

Studi Antara Netralitas dan Hak Pilih

Sosial dan Sains

Jamaluddin

kebijakan pemerintah yang tergantung pada suara pemilih dan pernyataan-pernyataan

pilihan yang lain. Agar dapat mencapai negara demokrasi yang ideal itulah harus

terwujud pemilihan umum yang bebas dan jujur oleh seluruh penyelenggara negara

termasuk birokrasi.

Hal yang menjadi diskursus selanjutnya, ASN sebagai pelaksana birokrasi

pemerintahan juga menjadi bagian dari penyelenggaraan pemilihan umum. Misalkan

Sukri Tamma mempermasalahkan bahwa posisi birokrasi berpotensi tidak netral dalam

pemilu, “The bureaucracy potentiality to influence voters on a particular candidate as

well as desire of candidates to win the election, then meet in the paradoxal where forces

important of neutrality. Politicians have the potentiality to utilize the bureaucracy

network for their interests in the political arena when that is possible for bureaucrats

involve in that arena at least to achieve a higher position or simply to keep this position

in the government structures.” Hal ini dikarenakan keinginan PNS dalam memenangkan

calon tertentu yang akan mencapai posisi struktural tertinggi akan dapat menjaga posisi

ASN dalam struktur pemerintah. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari masih adanya hak

politik memilih yang dimiliki oleh PNS.

Sebagai salah satu contoh intervensi birokrasi terhadap pemilu terjadi di daerah

Pamekasan yaitu ketika PNS memengaruhi kerja KPU di daerah juga sangat berpotensi

dilakukan untuk mendukung petahana. Seperti contohnya KPU Pamekasan yang

dianggap tidak profesional dan bertindak partisan. KPU Pamekasan tidak meloloskan

salah satu pasangan pilkada Kabupaten Pamekasan pada tahun 2012 yaitu Achmad Syafii

dan Halil yang disebabkan karena adanya surat pernyataan Kepala Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil bahwa KTP Halil diterbitkan secara tidak profesional. Akibatnya,

semua anggota KPU Pamekasan pada saat itu diberhentikan secara tetap oleh Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ketua dan anggota KPU Pamekasan dinilai tidak

profesional, cacat hukum, berpihak dan melanggar asas tertib dan kepastian hukum dalam

penetapan calon peserta pilkada Kabupaten Pamekasan.

Pada era orde baru, ketikdaknetralan birokrasi dalam perpolitikan lebih kental

dirasakan. Karena pada era ini dibangun sedemikian rupa agar stabilitas politik sebagai

prasayat melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan terjamin. Terjadi

pengukuhan bahwa kekuatan sosial politik terdiri dari dua partai politik dan ABRI. Oleh

karena itu, orde baru dikenal istilah politik birokrasi yaitu suatu sistem politik di mana

kekuasaan dan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan terbatas sepenuhnya pada

para penguasa negara, terutama para perwira militer dan pejabat tinggi birokrasi,

termasuk khususnya para ahli berpendidikan tinggi yang terkenal sebagai teknokrat,

dalam hal ini militer dan birokrasi tidak bertanggung jawab kepada kekuatan-kekuatan

politik lain seperti partai-partai politik, kelompok-kelompok kepentingan atau organisasi

kemasyarakatan. Kekuasaan tidak dilibatkan oleh artikulasi kepentingan sosial dan

geografi di sekitar masyarakat.”

Harold Crouch mencatat bahwa bureaucratic-polity di Indonesia pada masa orde

baru itu mengandung tiga ciri utama, yaitu lembaga politik yang dominan adalah

birokrasi, lembaga-lembaga politik lainnya seperti parlemen, partai politik dan kelompok-

kelompok kepentingan berada dalam keadaan lemah sehingga tidak mampu mengimbangi

atau mengontrol kekuatan birokrasi, serta massa di luar birokrasi secara politik dan

ekonomi adalah pasif, yang sebagian adalah merupakan kelemahan parpol dan secara

timbal balik menguatkan birokrasi. Bahkan partai-partai politik pun berada dalam lingkup

pembinaan ABRI dan birokrasi Golkar sendiri pada saat itu memiliki KORPRI, sebagai

birokrasi sipil. Sedangkan ABRI dapat dikategorisasikan sebagai birokrasi militer.

Presiden Soeharto yang berjaya pada masa itu pun merupakan Panglima Tertinggi ABRI

Vol. 3, No. 1, Juli 2021

p-ISSN 2775-3832 ; e-ISSN 2775-7285

http://matriks.greenvest.co.id

dan sekaligus Ketua Pembina Golkar. Hal ini menyebabkan jabatan-jabatan teras

birokrasi sipil mayoritas diisi oleh ABRI.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk meneliti pandangan

konsep netralitas dalam birokrasi dan untuk menganalisis netralitas aparatur sipil negara

dalam perspektif hukum pemilu dikaitkan dengan hak pilih.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang

menggunakan data diperoleh melalui bahan kepustakaan (Ali, 2021). Langkah pertama

yang dilakukan penelitian ini didasarkan pada bahan hukum sekunder yaitu mencakup

dokumen perundang-undangan, dokumen resmi, buku-buku, yurisprudensi yang berkaitan

dengan analisa hukum pemilu khususnya terhadap netralitas aparatur sipil negara dalam

perspektif hukum pemilu dikaitkan dengan hak pilih. Penelitian ini menggunakan

pendekatan statute approach dan conceptual approach. Teknik penelusuran bahan hukum

menggunakan tehnik studi dokumen (library research), serta analisis kajian

menggunakan analisis kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Menurut Miftah Thoha, kemunculan konsep netralitas dalam birokrasi tidak bisa

dilepaskan dari perkembangan analisis sosial dan politik sekitar dua abad lalu. Netralitas

birokrasi pada hakikatnya adalah suatu sistem dimana birokrasi tidak akan berubah dalam

memberikan pelayanan kepada masternya (dari parpol yang memerintah), meskipun

dalam setiap periode, parpol yang memerintah senantiasa berubah. Konsep netralitas itu

pada dasarnya berpusat pada analisis dan pemikiran para tokoh klasik seperti Karl Marx,

Max Weber, John Stuart Mill, Gaetano Mosca dan Robert Michels. Selanjutnya pada

paruh abad ke-20 konsep netralitas birokrasi menjadi suatu konsep yang penting dalam

kehidupan sosial politik modern. Birokrasi sebagaimana diyakini oleh Max Weber,

menciptakan efisiensi dalam kehidupan adalah organisasi yang paling cocok bagi

masyarakat modern.

Kecocokan ini bermula dari landasan pembangunan birokrasi di atas nilai dan

sumber kekuasaan yang bersifat "legal-rational" dan oleh karena itu diharapkan tidak

mengenal terjadinya diskriminasi bagi setiap warga negara. Berdasarkan

perkembangannya, konsep birokrasi kemudian dijelaskan oleh Max Weber dalam

perspektif sosiologis untuk menafsirkan sebagai “organisasi yang efisien rasional”. Altay

menyebutkan bahwa “Historically, Max Weber saw the importance of bureaucracy as

part of the system of people's lives. Weber describes bureaucracy as another form of

organization that has technical advantage and have complexity in the system.” Jadi

Secara historis, Max Weber melihat pentingnya birokrasi sebagai bagian dari sistem

kehidupan masyarakat.

Weber menggambarkan birokrasi sebagai bentuk lain dari organisasi yang

memiliki keunggulan teknis dan memiliki kompleksitas sistem. Menurut David Beetham,

“In Weber's views, characteristics of bureaucratic organization are Hierarchy where

each staff has a clear competence in a hierarchical division of labor and the assessment

is based on the performance shown; Continuity, a permanent staff with regular salary

based on certain standards and career atges always offered on a regular basis;

Impersonality, the work is based on a merit system (profesionality) trained by function,

and control of access to knowledge or information file.”

Berdasarkan pandangan Weber, karakteristik organisasi birokrasi yang hirarkis

yaitu ketika setiap staf memiliki kompetensi yang jelas dalam pembagian hirarki kerja

dan penilaian didasarkan pada kinerja yang ditunjukkan. Adanya kontinuitas, staf

Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Hukum Pemilu: Matriks: Jurnal

Studi Antara Netralitas dan Hak Pilih

Sosial dan Sains

Jamaluddin

permanen dengan gaji rutin berdasarkan standar tertentu dan tahapan karir yang teratur,

impersonal, pekerjaan didasarkan sistem merit (profesionalitas), pelatihan berdasarkan

fungsi dan kontrol akses ke pengetahuan atau informasi.

Terkait dengan karakteristik dari institusi birokrasi, George Krause memberikan

pendapatnya mengenai pandangan Weber, “Weber’s characteristics showed a general

explanation of how bureaucratic institutions should be designed, including the importance

of labor division, personnel career with specialized training and expertise, hierarchical

formal organizational structure that does not duplicate other administrative unit, explicit

rules and procedures to ensure the clear lines of authority and accountability in the

organization.”

Karakteristik Weber menunjukkan penjelasan umum tentang lembaga birokrasi

harus dirancang, termasuk pentingnya pembagian kerja, karir personil dengan pelatihan

khusus dan keahlian, hirarki struktur organisasi formal yang tidak menduplikasi unit

administrasi lainnya, aturan dan prosedur yang jelas untuk memastikan secara jelas jalur

kewenangan dan akuntabilitas dalam organisasi. Lebih lanjut menurut Martin Albrow

mendefinisikan birokrasi dengan memberikan tujuh kategori yaitu, “Rational

organization, Organizational efficiency, Rule by Officials, public administration,

administration by Officials, ether the public or private sectors, an organizational form

characterized by such qualities as hierarchy and rules, and an essential quality of

modern society”.

Kategorisasi birokrasi yaitu organisasi rasional, efisiensi organisasi, peraturan oleh

pejabat, administrasi publik, administrasi oleh pejabat dan bentuk organisasi ditandai

dengan kualitas seperti hirarki dan aturan. Sedangkan menurut Donald P. Warwick

karakteristik dari birokrasi adalah, “a hierarchical structure, which also has authority

delegation from the top to the bottom of the organization; a series of official positions

have certain duties and responsibilities; a set of formal rules, regulations and standards

of the organization's operations and behavior of its members; employ staff who are

qualified on the basis of career development with promotion based on qualifications and

performance”.

Birokrasi berkarateristikan struktur yang hirarkis, kewenangan delegasi dari atas ke

bawah organisasi, serangkaian posisi resmi memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu,

seperangkat aturan formal, peraturan dan standar operasi dan perilaku anggotanya,

mempekerjakan staf yang memenuhi syarat atas dasar pengembangan karir dengan

promosi berdasarkan kualifikasi dan kinerja.

Studi birokrasi biasa berangkat dari gagasan Max Weber mengenai tipe ideal

birokrasi yang bekerja dengan cara-cara rasional. Weber membedakan model birokrasi

kedalam dua kategori yaitu birokrasi rasional dan birokrasi patrimonial. Pengertian

birokrasi rasional merujuk kepada analisa sosiologis Weber terhadap perilaku individu

dalam organisasi yang diatur oleh seperangkat aturan (odnung). Oleh Weber seperangkat

aturan tersebut dinamakan sebagai tatanan administrasi. Aspek terpenting dalam latanan

administratif adalah siapa memberikan perintah kepada siapa. Berdasarkan hal ini tatanan

administratif berhubungan erat dengan otoritas Pola hubungan ini adalah apa yang

disebutnya sebagai koordinasi imperatif.

Perintah dan aturan dalam tatanan administratif merupakan hubungan sosial yang

berkaitan dengan aturan-aturan menata ruang lingkup dan kepemilikan otoritas. Adapun

apa yang dikategorikan oleh Weber sebagai birokrasi patrimonial adalah untuk

membedakan dengan tipe birokrasi rasional, terutama karena pejabat yang bekerja dalam

birokrasi patrimonial tidak sebebas (independent) orang-orang atau pejabat yang diangkat

secara kontraktual, Weber mendapatkan contoh birokrasi patrinonial yang ditemukan

Vol. 3, No. 1, Juli 2021

p-ISSN 2775-3832 ; e-ISSN 2775-7285

http://matriks.greenvest.co.id

dalam sistem pemerintahan imperium Romawi terakhir, Mesir kuno dan Imperium

Bizantium.

Padangan lain disampaikan Anthony Downs, “a bureaucratic organization can

identify as who is working in a large organization; accept money as payment for his work

with the organization that is one of the largest sources of revenues; hired, promoted and

retained based on their performance; produce a result that cannot be evaluated by the

market can be called as a bureaucrat”. Organisasi birokrasi merupakan siapa saja yang

bekerja dalam organisasi, menerima uang sebagai pembayaran untuk karyanya,

dipekerjakan, dipromosikan dan dipertahankan berdasarkan kinerja mereka,

menghasilkan hasil yang tidak dapat dievaluasi oleh pasar bisa disebut sebagai birokrat.

Definisi-definisi tersebut beresensikan bahwa birokrasi adalah struktur administrasi untuk

mengontrol, merasionalisasi dan membuat efektif dan profesionalisme tindakan

organisasi. Hal ini umumnya ditemukan dalam organisasi besar dan organisasi

pemerintah.

Sedangkan Fritz Sager, “According to Weber, the power of modern bureaucracy

can be incredible though it tends to be ambivalent. On the one hand, it sees modern

bureaucracy as the only rational and thus ultimately desirable form of organization. On

the other hand, especially in the later works, he declared doubts about the influence of

modern public administration. Therefore, in an attempt to carry out their duties

efficiently and to control the people, a strict separation of the political and administrative

realms become indispensable by bureaucratic”. Menurut Weber, kekuatan birokrasi

modern bisa menjadi luar biasa meskipun cenderung ambivalen. Di satu sisi, ia melihat

birokrasi modern sebagai satu-satunya yang rasional dan dengan demikian pada akhirnya

diinginkan bentuk organisasi. Di sisi lain, terutama dalam hasil ia menyatakan keraguan

tentang pengaruh administrasi publik modern. Oleh karena itu, dalam upaya untuk

melaksanakan tugas mereka secara efisien dan untuk mengontrol orang, pemisahan yang

ketat dari alam politik dan administrasi menjadi sangat diperlukan oleh birokrasi.

Berbeda dengan ide Weber mengenai birokrasi profesional, Karl Marx justru

mengungkapkan pikiran tentang keterasingan birokrasi. “Karl Marx precisely expressed

thoughts about alienation bureaucracy. Marx did not agree with Weber, who stating that

alienation is only a transitional stage on the road to true human emancipation. At this

point Marx tends to see that bureaucracy cannot be professional as Weber stated. The

bureaucracy cannot be separated from the context of conflict of class which is a necessity

in the history of mankind” (Tamma, 2018).

Marx tidak setuju dengan Weber, yang menyatakan keterasingan yang hanya tahap

transisi menuju emansipasi manusia sejati. Pada titik ini Marx cenderung untuk melihat

birokrasi yang tidak bisa profesional sebagaimana pendapat Weber. Untuk Marx dan

beberapa pemikir Marxis, birokrasi tidak dapat dipisahkan dari konteks konflik kelas

yang merupakan suatu keharusan dalam sejarah umat manusia. Menurut Paul S. Adler,

“The Marxist thinkers have focused mainly on aspects of the employment relationship

conflict, and the consequences for the structure and functioning of the organization. The

Marxist studies of the organization, thus contrast to the traditional functionalist, organic

conception and community organizations and experts who blur the fundamental

differences of interests that make up the organization. Thus, due to exploitation and

conflict is important within Marxist perspective”.

Para pemikir Marxis berfokus pada aspek konflik hubungan kerja, serta

konsekuensi dari struktur dan fungsi organisasi. Studi Marxis tentang organisasi kontras

dengan organisasi fungsionalis tradisional. Berdasarkan perspektif birokrasi Marxis,

hubungan terjadi melalui konflik karena eksploitasi kelas-kelas tertentu terhadap yang

lain. Oleh karena itu, eksploitasi dan konflik penting dalam perspektif Marxis karena

Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Hukum Pemilu: Matriks: Jurnal

Studi Antara Netralitas dan Hak Pilih

Sosial dan Sains

Jamaluddin

kontrol menjadi dasar dan utama dalam perspektif ini untuk pengamatan organisasi

termasuk dalam organisasi birokrasi. Sedangkan berlandaskan pada pemikiran Karl Marx,

lebih lanjut menurut Anthony Downs, ”Another thing that exists in the Marxian

perspective is the effect on employees of bureaucratic organization and the way they

viewed the work and duties. Individuals who become as bureaucrats have a different

preference structure, that would affect to difficulty in policy making and coordination.

Implications to associating bureaucratic with individual or personality aspects will

chaotic and affect made some distortion to the channels of communication within the

organization”.

Dalam perspektif Marxis adalah dampak karyawan pada organisasi birokrasi dan

cara mereka memandang pekerjaan dan tugas. Setiap individu sebagai birokrat memiliki

struktur preferensi yang berbeda yang akan mempengaruhi kesulitan dalam pembuatan

kebijakan dan koordinasi. O. Tierean menyatakan agar menghindari kebingungan antara

individu dalam birokrasi, “In order to avoid confusion between individuals within the

bureaucracy, then only regulations as aspects that can control it. It is usuall manifested

in a set of standard procedures that dictate the execution of all processes within the

institution, division of power, hierarchy and relationships”.

Hanya peraturan sebagai aspek yang dapat mengendalikannya, hal ini biasanya

diwujudkan dalam serangkaian prosedur standar yang menentukan pelaksanaan semua

proses di dalam lembaga, pembagian kekuasaan, hirarki dan hubungan. Meskipun

konsepsi birokrasi itu tidak menduduki posisi sentral dari seluruh konsep pemikirannya,

Karl Marx adalah orang pertama yang mewacanakan masalah netralitas birokrasi ini.

Marx mengawali elaborasi konsep birokrasi dengan menganalisa sekaligus mengkritik

pemikiran Hegel mengenai negara. Berdasarkan pemikiran Hegel, birokrasi atau

administrasi negara merupakan jembatan "penghubung” antara masyarakat (the civil

society) dengan negara (the state), yang dimaksud masyarakat pada saat itu adalah para

pengusaha, kelompok profesional yang merupakan representasi dari kepentingan khusus

(particular interests), sedangkan negara merepresentasikan kepentingan umum. Birokrasi

berada pada posisi tengah dan berperan sebagai perantara yang memungkinkan pesan-

pesan dari kepentingan khusus tersebut tersalurkan ke kepentingan umum. Tiga susunan

ini, yakni negara, birokrasi dan masyarakat umum diterima oleh Marx akan tetapi diubah

isinya.

Birokrasi Hegelian meletakkan pengertian dengan melawankan antara kepentingan

khusus dan umum, disitulah kritik Marx ditujukan, dengan argumentasi bahwa

meletakkan birokrasi pada posisi seperti itu tidak akan bermakna sama sekali. Karena

menurut Marx negara tidak mewakili kepentingan umum, melainkan mewakili

kepentingan khusus kelas dominan. Dari perspektif ini, birokrasi sesungguhnya

perwujudan dari kelompok sosial yang amat khusus lebih tepatnya birokrasi menurut

Marx merupakan suatu instrumen dimana kelas dominan menjalankan dominasinya atas

kelas sosial lainnya. Berdasarkan konteks ini menjadi jelas bahwa masa depan dan

kepentingan birokrasi dalam pandangan konsepsi Marxis pada tingkat tertentu menjalin

hubungan yang sangat intim dengan kelas yang dominan dalam suatu negara. Disinilah

netralitas atau ketidaknetralan birokrasi sudah ramai diwacanakan. Oleh karena itu,

menurut Krause and Meier, “In terms of function, bureaucracy plays two important

functions. Administrative functions efforts were made to study the implementation of

scientific and bureaucratic processes. The political function focus is on designing

government agencies, namely, creating the institutions that will formulate, adopt and

implement policies. The latter is inherently determined”.

Berdasarkan hal fungsi, birokrasi memainkan dua fungsi penting yakni fungsi

administratif dilakukan untuk mempelajari pelaksanaan proses ilmiah dan birokrasi.

Vol. 3, No. 1, Juli 2021

p-ISSN 2775-3832 ; e-ISSN 2775-7285

http://matriks.greenvest.co.id

Fungsi politik adalah pada merancang instansi pemerintah yaitu menciptakan lembaga

yang akan merumuskan, mengadopsi dan melaksanakan kebijakan. Sedangkan menurut

Rouke, netralitas birokrasi dari politik hamper tidak mungkin. Hal itu disebabkan jika

partai politik tidak mampu memberikan alternatif program pengembangan dan mobilisasi

dukungan, maka birokrasi akan melaksanakan tugas itu sendiri dan mencari dukungan

politik di luar partai politik yang dapat membantunya dalam merumuskan kebijakan

politik (Watunglawar, 2017).

Berdasarkan penjelasan diatas, ada dua perspektif utama yang terkait dengan

birokrasi Weberian dan Marxis. Birokrasi Weberian idealnya melihat bahwa pekerjaan

mereka adalah profesional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang digariskan oleh

peraturan negara, sehingga terlepas dari pengaruh politik. Berdasarkan hal ini perspektif

Weberian melihat pentingnya netralitas dari berbagai pengaruh luar sistem kerja yang

diatur oleh peraturan formal. Sementara pandangan Marxis menekankan bahwa birokrasi

merupakan bagian dari pembangunan kelas pertentangan. Dengan demikian birokrasi

cenderung menjadi bagian dari dominasi satu kelas yang dimiliki otoritas dan kekuasaan.

Oleh karena itu, netralitas birokrasi yang dibayangkan oleh perspektif Weberian tidak

dapat ditemukan dalam perspektif Marxis.

Berdasarkan penjelasan di atas, ada dua perspektif utama yang terkait dengan