Vol. 3, No. 2, January 2022

p-ISSN 2775-3832 ; e-ISSN 2775-7285

http://matriks.greenvest.co.id

PERJANJIAN KEMITRAAN PADA TRANSPORTASI ONLINE TERKAIT

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGEMUDI OJEK ONLINE

Hendy Wibowo

dan Habib Adjie

Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

dan

Email: huanggg91@gmail.com

dan adjieku61@gmail.com

Diterima:

20 Desember

2021

Direvisi:

22 Desember

2021

Disetujui:

14 Januari

2022

Abstrak

Perkembangan dunia teknologi dewasa ini semakin berkembang

dengan sangat pesat dimana berimbas kepada perkembangan roda

kehidupan maupun dunia usaha. Tanpa disadari semua lini kehidupan

tidak bisa dijauhkan dari adanya perangkat teknologi atau masyarakat

sering menyebut semuanya serba online. Seiring dengan

perkembangan teknologi yang diiringi dengan semakin tingginya

mobilitas masyarakat, maka transportasi online hadir untuk

memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menunjang aktivitas

dan mobilitasnya sehari-hari. Penelitian ditujukan untuk menganalisis

dan mendeskripsikan hal yang melatarbelakangi adanya perjanjian

kemitraan pada transportasi online dan perlindungan hukum terhadap

pengemudi ojek online. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis

Normatif yang berarti pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan

hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-

asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan

dengan penelitian ini. Adapun sumber data yang digunakan adalah

pengamatan melalui telaah berbagai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan analisa yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa

pelaksanaan perjanjian kemitraan yang mengandung klausula baku

pada transportasi online dilihat dari sudut pandang pengemudi atau

calon pengemudi ojek online dimana ketika calon pengemudi tersebut

keberatan dengan salah satu syarat, maka perjanjian tersebut tidak

terlaksana atau dapat dikatakan bahwa para pengemudi ini dengan

terpaksa menerima klausula tersebut serta perlindungan hukum

terhadap pengemudi ojek online sebagai mitra dari penyedia aplikasi

masih kurang optimal, karena dalam perjanjian antara penyedia

aplikasi dengan pengemudi hanya memuat hak-hak yang wajib

dimiliki penyedia aplikasi dan belum mengatur mengenai kewajiban-

kewajiban pihak perusahaan penyedia aplikasi.

Kata kunci: Kemitraan; Transportasi Online; Klausula Baku

Abstract

The development of the world of technology today is growing very

quickly when it impacts the development of the wheels of life whatever

the business world. Unconsciously, all lines of life cannot be kept

away from the existence of devices or people often call everything

online. Along with the development of technology that is increasingly

increasing community mobility, online transportation is here to

provide convenience for the community in supporting their daily

activities and mobility. The research is aimed at analyzing and

describing the things that underlie the partnership in online

transportation and legal protection for online motorcycle taxi drivers.

This research uses the Normative Juridical method which means that

the approach is based on the main legal material by examining

Perjanjian Kemitraan pada Transportasi Online Terkait Matriks: Jurnal

Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Ojek Online Sosial dan Sains

Hendy Wibowo

dan Habib Adjie

theories, concepts, principles of law and legislation relating to this

research. The source of the data used is observation through various

regulations. Based on the analysis conducted, conclusions are

obtained from the implementation of the partnership that contains an

standard clause in online transportation that is seen from the

perspective of the driver and / or prospective motorbike taxi drivers

online where the compilation of prospective motorists is equipped

with one of the provisions, then the agreement can be done by these

drivers This permit is also legal protection for online motorcycle taxi

drivers as partners of the application provider which is still less than

optimal, because in the relationship between the application provider

and the driver only provides information about the rights that are

required to the application provider and is not yet allowed to use the

required application application provider company.

Keywords: Partnership; Online Transportation; Standard clause

Pendahuluan

Perkembangan dunia teknologi dewasa ini semakin tidak terkendali yang

berimbas kepada perkembangan roda kehidupan maupun dunia usaha (Basmar et

al., 2021). Tanpa disadari semua lini kehidupan tidak bisa dijauhkan dari adanya

perangkat teknologi atau masyarakat sering menyebut semuanya serba online

(Wibowo, 2020).

Sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi, Indonesia juga

memiliki banyak jenis transportasi darat seperti bus, kereta api, dan jasa angkutan

darat lain (Aminah, 2018). Dalam memenuhi atau menunjang kehidupan sehari-

hari, masyarakat Indonesia sangat mengandalkan jasa transportasi bilamana tidak

mempunyai kendaraan pribadi atau tidak berkenan menggunakan kendaraan

pribadinya, disinilah peran jasa transportasi sangat diperlukan (Maharama &

Kholis, 2018).

Seiring dengan perkembangan teknologi yang diiringi dengan semakin

tingginya mobilitas masyarakat (Lubis, 2012), maka transportasi online hadir

untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menunjang aktivitas dan

mobilitasnya sehari-hari (Purwanto, Luthfi, & Arsal, 2018). Jasa transportasi

online merupakan perusahaan penyedia aplikasi jasa transportasi berbasis aplikasi

yang memberikan kemudahan akses bagi konsumen dan masyarakat dalam

bertransaksi guna pemenuhan kebutuhan akan jasa transportasi (Wahyusetyawati,

2017).

Fenomena yang terjadi di Indonesia terutama di kota-kota besar sebagai titik

lahirnya jasa transportasi online tidak lantas memberikan dampak positif bagi

masyarakat (Zuama, Dinda, & Pamungkas, 2021). Sebagai pihak yang sama

membidangi usaha transportasi, kita sebagai warga masyarakat yang bijak tentu

harus melihat secara objektif apakah munculnya jasa transportasi online ini

terdapat pihak yang dirugikan atau tidak (Mauludi, 2020). Bilamana terdapat

pihak yang dirugikan kita harus mengkaji lebih jauh mengenai dampak

perkembangan teknologi tersebut (Kurniawan, 2016). Memang imbas dan dampak

yang muncul karena suatu inovasi seringkali sulit diterima oleh berbagai kalangan

(Nisa, 2020).

Vol. 3, No. 2, January 2022

p-ISSN 2775-3832 ; e-ISSN 2775-7285

http://matriks.greenvest.co.id

Dilihat dari sudut pandang lahirnya fenomena transportasi online (Furkon,

2017), tentu tidak terlepas dari adanya hubungan pekerjaan yang timbul (Aulia,

2015). Munculnya ojek online ini di tengah-tengah masyarakat, pasti

menimbulkan pertanyaan tidak hanya di kalangan akademisi, praktisi maupun

mahasiswa, tetapi juga lapisan masyarakat bawah pun memberikan pertanyaan

bagaimana bentuk usaha dari ojek online tersebut.

Setelah ditelusuri hubungan hukum antara penyedia aplikasi ojek online

yaitu PT. GO-JEK dengan para pengemudi yaitu hubungan kemitraan atau

perjanjian kemitraan. Definisi perjanjian kemitraan adalah perjanjian atau

hubungan antara dua orang atau lebih yang saling menguntungkan serta

kedudukan para pihak tersebut setara.

Guna menjadi bagian dan mitra kerja di transportasi online, seorang

pengemudi diharuskan untuk mengikuti syarat dan ketentuan yang telah

ditetapkan sebelumnya oleh pihak penyedia aplikasi.

Segala syarat, hak, maupun kewajiban sudah ditentukan oleh pihak aplikasi,

jadi pihak mitra dalam hal ini adalah pengemudi ojek online hanya membaca dan

setelah itu menyetujui segala syarat dan ketentuan tersebut tanpa adanya negosiasi

terlebih dahulu. Berdasarkan hal ini, menurut analisa penulis perjanjian kemitraan

yang dianut oleh perusahaan transportasi online dengan pengemudi mengandung

klausula baku. Implikasi dari asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam

hukum perjanjian di Indonesia seharusnya mengakomodasi para pihak untuk

saling bernegosiasi mengenai syarat maupun substansi perjanjian sehingga

mencapai kata sepakat sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUHPerdata.

Selain permasalahan mengenai klausula baku pada perjanjian kemitraan

transportasi online, disisi lain juga terdapat permasalahan mengenai bagaimana

bentuk perlindungan hukum khususnya terhadap pengemudi transportasi online

jika mendapatkan musibah ketika menjalankan pekerjaan sebagai mitra

transportasi online. Secara khusus pemerintah telah menjawab permasalahan

tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun

2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang

Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Ketika pengemudi mengalami

musibah kecelakaan di jalan, Pasal 16 Permenhub tersebut menyebutkan bahwa

apabila pengemudi mengalami kecelakaan akan diberikan santunan serta jaminan

sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi pada dasarnya

perlindungan hukum terhadap pengemudi dapat terealisasi apabila mendapat

dukungan dari berbagai pihak. Namun ketika penerapan tersebut diserahkan

terhadap pengemudi ojek online, maka tidak semua pengemudi ojek online

mengetahui mengenai aturan tersebut.

Dari fenomena adanya klausula baku pada transportasi online tentu

mengakibatkan imbas tersendiri kepada pihak yang tidak seimbang

kedudukannya. Dalam hal ini pihak yang tidak seimbang kedudukannya adalah

para pengemudi ojek online sebagai mitra kerja dari penyedia aplikasi. Mungkin

dari segi pendapatan pengemudi ojek online sedikit lebih banyak dibanding

dengan ojek konvensional, tetapi penulis dalam hal ini lebih mengkaji dari sudut

hukum perjanjian kemitraan transportasi online di Indonesia. Terlebih secara

faktual perjanjian kemitraan tersebut mengandung klausula baku.

Perjanjian Kemitraan pada Transportasi Online Terkait Matriks: Jurnal

Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Ojek Online Sosial dan Sains

Hendy Wibowo

dan Habib Adjie

Permasalahan kedua sebagai akibat dari ketidakseimbangan salah satu pihak

dalam perjanjian kemitraan yaitu dirugikannya dari segi hukum bagi pengemudi

ojek online yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak yang

seharusnya diperoleh. Adanya hubungan kemitraan sudah seharusnya para pihak

mendapatkan kepastian akan perlindungan dan kepastian akan kesejahteraan.

Namun fenomena ojek online dewasa ini cenderung tidak mengakomodasi hak-

hak dari pengemudi. Para pengemudi hanya diberikan hak berupa pendapatan

sesuai dengan pencapaian yang mereka dapatkan. Tetapi bentuk pemenuhan hak-

hak yang lain tidak dapat diberikan oleh pihak penyedia aplikasi sebagai akibat

dari adanya klausula baku tersebut. Selain itu apabila pengemudi melakukan

komplain kepada pihak penyedia jasa aplikasi, ternyata tuntutan tersebut jarang

sekali diakomodasi dan lebih mendengarkan komplain dari konsumen.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan

pelaksanaan perjanjian kemitraan yang mengandung unsur klausula baku pada

transportasi online dan untuk mendeskripsikan dan menganalis perlindungan

hukum terhadap pengemudi ojek online. Penelitian ini bermanfaat untuk

mengedukasi kepada para driver dan calon driver ojek online bahwa pengemudi

ojek online tersebut mendapatkan perlindungan dari pemerintah berdasarkan

Permenhub Nomor 12 Tahun 2019.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah untuk memperoleh pemecahan masalah

yang berkaitan dengan kedudukan perjanjian kemitraan pada transportasi online dikaitkan

dengan perlindungan hukum terhadap pengemudi ojek online. Metode penelitian yang

digunakan yaitu Penelitian Yuridis Normatif yang berarti pendekatan yang dilakukan

berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-

asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian

ini.

Hasil dan Pembahasan

A. Prinsip Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep atau instrumen yang diberikan

oleh negara untuk memberikan kepastian terhadap seseorang dan badan

hukum/usaha. Dalam rangka pemberian kepastian tersebut dapat meliputi kepastian

mengenai hak dan kepastian akan pemberian sanksi sebagai bentuk upaya negara

untuk mewujudkan tujuan hukum.

Hukum yang dijalankan oleh penguasa dan seseorang yang mempunyai

kewenangan harus diberikan pengawasan serta negara harus hadir untuk memberikan

adanya perlindungan hukum terhadap pelaksanaan instrumen penegakan hukum dan

pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang dijalankan oleh penguasa. Secara

etimologis, perlindungan hukum dalam arti luas merupakan pengayoman kepada hak

asasi manusia yang merasa dirugikan oleh perbuatan orang lain, negara maupun

kebijakan tertentu. Perlindungan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat agar

dapat menikmati semua hak asasi yang diberikan kepadanya.

Kedudukan hak asasi manusia dalam negara merupakan suatu hak dasar yang

wajib dipenuhi oleh negara. Hak asasi manusia merupakan hak dasar dan hak kodrati

manusia yang tidak dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan sama sekali oleh

siapapun. Dalam praktek penerapan hak asasi manusia, terdapat hubungan secara

Vol. 3, No. 2, January 2022

p-ISSN 2775-3832 ; e-ISSN 2775-7285

http://matriks.greenvest.co.id

langsung dengan prinsip dan konsep perlindungan hukum. Hubungan ini didasarkan

karena keduanya merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh negara.

Sebagai negara hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat

(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, konsep yang

diberikan oleh negara hukum terhadap masyarakatnya adalah konsep tujuan

kesejahteraan. Dalam hal pemenuhan kesejahteraan tersebut, harus didahului oleh

proses-proses atau instrumen yang dapat mewujudkan kesejahteraan tersebut yaitu

salah satunya adalah pemenuhan perlindungan hukum. Negara untuk dapat

mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya harus mempunyai pengayoman secara

menyeluruh terhadap segala upaya atau bentuk diskriminasi atau penghilangan hak

asasi manusia oleh siapapun.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan dan kebijakan pemerintah

bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap

hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari Barat, lahirnya konsep tentang

pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada

pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Aspek dominan dalam konsep Barat tentang hak asasi manusia menekankan

eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya

sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi

politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini,

maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi

manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak

sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai

melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia,

landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi

perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep Rechstaat

dan Rule of Law. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir

dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah

prinsip perlindungan hukum dan perlindungan terhadap harkat dan martabat

manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap

tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan

kedaulatan serta perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia karena menurut

sejarahnya, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap

pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

B. Perlindungan Hukum dari Penyedia Jasa Aplikasi Ojek Online Terhadap

Pengemudi

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat

penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menyadari pentingnya peranan

transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem

beserta bentuk perlindungan hukumnya dalam suatu sistem nasional secara terpadu

dan mampu mewujudkan ketersediaan jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat

kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, aman, nyaman, cepat,

lancar dan biaya terjangkau. Pentingnya pengangkutan ditunjukkan untuk membantu

orang dan barang berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Dalam rangka

menjalankan kegiatan tersebut, setiap unsur penyelenggaraanya baik itu konsumen,

barang, maupun objek serta pengemudi harus mendapatkan hak yang sebagaimana

mestinya serta mendapatkan perlindungan hukum.

Kendaraan sepeda motor mampu menyediakan suatu layanan yang sangat baik

dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Perjanjian-perjanjian ini adalah

Perjanjian Kemitraan pada Transportasi Online Terkait Matriks: Jurnal

Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Ojek Online Sosial dan Sains

Hendy Wibowo

dan Habib Adjie

perjanjian yang memberikan banyak manfaat pada masyarakat. Eksistensi perjanjian

ini berdasarkan prinsip kemanfaatan hukum dan perlindungan. Ditinjau dari segi

keselamatan berkendara, sepeda motor terbukti selama beberapa tahun sebagai alat

transportasi yang paling banyak terlibat dalam kecelakaan atau akibat yang lainnya.

Fenomena dewasa ini seiring dengan berkembangnya teknologi, kemudahan

transportasi di Indonesia sudah terwujud dengan hadirnya inovasi transportasi

online. Adanya transportasi tersebut secara langsung memudahkan masyarakat untuk

melakukan mobilitas kerja maupun aktivitas lainnya. Semakin banyaknya

perusahaan transportasi online yang berlomba-lomba untuk memberikan promo

dengan bersaing harga untuk mendapatkan pasar dari masyarakat. Tetapi perlu

dikaji serta digarisbawahi bahwa dalam hal melaksanakan kegiatan transportasi

online tersebut menyimpan sedikit permasalahan yaitu mengenai aspek perjanjian

antara pengemudi dengan perusahaan atau penyedia aplikasi serta bagaimana

perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online tersebut. Bahwa berdasarkan kedua

faktor permasalahan tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam

pembahasan permasalahan ini. Yang pertama mengenai kedudukan pihak dalam

transportasi online yang secara langsung mempengaruhi bagaimana pemberian

perlindungan hukum. Sebagaimana diketahui bahwa bentuk perjanjian dalam

transportasi online merupakan bentuk perjanjian kemitraan dimana perjanjian

kemitraan itu sendiri adalah perjanjian yang diatur di dalam KUHPerdata yang

memberikan hak dan kewajiban kepada para pihak secara seimbang. Namun dalam

konteks perjanjian transportasi online terkandung klausula baku yang memberikan

syarat dan ketentuan terlebih dahulu dari penyedia aplikasi kemudian baru

diserahkan kepada calon pengemudi. Dalam hal perjanjian tersebut tidak melibatkan

pihak pengemudi serta penyedia aplikasi hanya membuat perjanjian tersebut secara

sepihak.

Ditinjau dari segi perbandingannya, antara perjanjian kemitraan dengan

perjanjian kerja sangatlah berbeda. Pun demikian juga berpengaruh terhadap bentuk

perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja. Dalam konteks perjanjian

transportasi, tidak dikenal istilah pekerja, namun yang dikenal adalah istilah mitra

karena jenis perjanjian ini adalah perjanjian kemitraan, sedangkan dalam perjanjian

kerja secara jelas diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Jadi dalam hal pemenuhan

kesejahteraan bagi pekerja atau pengemudi, dalam transportasi online masih

mengadopsi dari KUHPerdata serta belum adanya peraturan khusus yang mengatur

mengenai bentuk perjanjian dan perlindungan hukum bagi pengemudi.

Jika ingin mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan

oleh penyedia aplikasi terhadap pengemudi ojek online, terlebih dahulu harus

memahami mengenai hubungan hukum antara kedua belah pihak tersebut. Hubungan

hukum sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, antara pihak

penyedia aplikasi dengan pengemudi adalah hubungan kemitraan yang berdasarkan

perjanjian kemitraan. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap driver bukanlah

perlindungan hukum bagi pekerja sebagaimana halnya dalam UU Ketenagakerjaan

dalam Perjanjian Kerja, melainkan perlindungan hukum sebagai pihak dalam sebuah

perjanjian kemitraan.

Menurut dasarnya suatu perjanjian harus disepakati oleh para pihak, termasuk

jika ada perubahan juga harus dengan kata sepakat. Apabila salah satu pihak

mengubah atau memberikan klausula baku tanpa kesepakatan dari driver, maka tentu

perbuatan itu merupakan perbuatan melawan hukum.

Lebih lanjut mengenai hubungan hukum antara perusahaan penyedia aplikasi

dengan driver adalah hubungan kemitraan karena tidak ada unsur upah dan perintah,

Vol. 3, No. 2, January 2022

p-ISSN 2775-3832 ; e-ISSN 2775-7285

http://matriks.greenvest.co.id

sehingga bukan merupakan hubungan kerja. Kemudian hubungan antara penyedia

aplikasi dengan pengemudi berdasarkan perjanjian kemitraan, yaitu bentuk umum

suatu hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak yang lain atas dasar

hubungan kemitraan. Hal ini dijelaskan dalam ketentuan umum perjanjian kemitraan

adalah Pasal 1338 KUHPerdata, sedangkan ketentuan khusus bisa merujuk pada

ketentuan persekutuan perdata dalam Pasal 1618 KUHPerdata yakni hubungan

hukum para pihak antara mitra satu dengan lainnya memasukkan suatu modal

sebagai pemasukan.

Jika hubungan antara pengusaha dengan penyedia aplikasi dan driver adalah

hubungan kemitraan, maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang lain di bidang

ketenagakerjaan tidak berlaku. Ini karena peraturan tersebut mengatur mengenai hal-

hal sehubungan dengan pekerja dan pengusaha.

Prinsip perlindungan hukum pada dasarnya harus diberikan oleh Negara

dalam hal ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Merujuk pada

pendapat dari Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum pada dasarnya meliputi dua

kategori yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara

represif. Pengertian dari perlindungan hukum secara preventif adalah upaya negara

untuk mencegah suatu akibat yang timbul dalam suatu fenomena yang terjadi di

tengah-tengah masyarakat. Sedangkan perlindungan hukum secara represif

merupakan perlindungan hukum yang diberikan apabila akibat tersebut sudah terjadi,

atau dapat dikatakan bahwa peran negara baru muncul dan hadir ketika masyarakat

sudah mendapatkan dampaknya secara nyata.

Sebenarnya dalam perlindungan ojek online belum ada secara pasti peraturan

perundang-undangan atau peraturan lain yang secara khusus membahas tentang

pengemudi ojek online. Sehingga dari pengemudi yang meminta keadilan terhadap

pemerintah sering gagal karena faktor regulasi. Secara hakikat, perusahaan penyedia

aplikasi hanya menyediakan lapangan kerja tetapi kurang memperhatikan aspek

kesejahteraan sampai dengan jenjang karir.

Perlindungan hukum terhadap pengemudi ojek online sebagai mitra dari

penyedia aplikasi masih kurang optimal, karena dalam perjanjian antara penyedia

aplikasi dengan pengemudi hanya memuat hak-hak yang wajib dimiliki penyedia

aplikasi dan belum mengatur mengenai kewajiban-kewajiban pihak perusahaan

penyedia aplikasi. Transportasi di Indonesia khususnya mengenai bentuk perjanjian

juga menyisipkan perjanjian klausula baku dalam perjanjian kemitraan yang

dituangkan dalam kontrak elektronik.

Padahal tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan ojek online ini ada memiliki

manfaat di sekitar kita. Mereka beroperasi memanfaatkan penggunaan aplikasi

tertentu guna memenuhi permintaan masyarakat atau konsumen akan kebutuhan

angkutan umum. Masyarakat pun merasakan sangat senang dan terbantu dengan

hadirnya transportasi online, maka untuk itu diperlukan adanya jaminan hak

konstitusional dari masyarakat, pengguna dan khususnya pengemudi sebagai ujung

tombak transportasi online beroperasi pengemudi ojek online juga mengalami

kesenjangan antara hubungan kerja karena tidak dianggap sebagai pegawai. Mereka

tidak mendapatkan hak sebagai pekerja meski setiap hari berperang dengan resiko

pekerjaan yang tinggi. Pengemudi juga tidak punya kekuatan menawar untuk

menentukan kebijakan. Pengemudi merasa bahwa pembuatan kebijakan selalu

sepihak dan tidak transparan sehingga tak ada lagi hubungan saling menguntungkan

antara dua belah pihak yang bermitra ini.

Perjanjian Kemitraan pada Transportasi Online Terkait Matriks: Jurnal

Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Ojek Online Sosial dan Sains

Hendy Wibowo

dan Habib Adjie

Akibat tidak adanya perlindungan bahkan kepastian hukum yang adil serta

perlakuan yang sama di hadapan hukum, para pengemudi ojek online sering terjadi

demonstrasi penolakan dari berbagai pihak seperti para ojek konvensional atau

bahkan sopir angkot (Putri & Diamantina, 2019). Adanya peristiwa ini tentu tidak

selaras dengan inovasi yang digaungkan oleh pendiri transportasi online bahwa

moda transportasi difungsikan untuk kesejahteraan umum. Tetapi secara faktual

penyedia aplikasi tidak secara optimal memberikan aspek perlindungan hukum.

Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana disebutkan diatas bahwa fenomena

mengenai perjanjian kemitraan pada transportasi online yang tidak diatur secara jelas

dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan yang dibuat antara pihak

penyedia aplikasi dengan pengemudi menunjukkan adanya kelemahan dalam hal

pemenuhan perlindungan hukum secara preventif. Ketika wacana transportasi online

akan diwujudkan di tengah-tengah masyarakat, seharusnya pemerintah sudah

menyiapkan peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi segala

kepentingan dan perlindungan hukum baik preventif maupun represif terutama

terhadap pengemudi ojek online meskipun kedudukan dalam hubungan perjanjian

merupakan perjanjian kemitraan.

Pada hakikatnya setiap manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (YME)

terlahir sebagai makhluk yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu hak

hidup, kebebasan, hak untuk dilindungi, dan hak yang lainnya. Hukum sejatinya

harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status

hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan

berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan

memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam

kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum

bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasi berbagai kepentingan dalam

masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap

kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membantai berbagai kepentingan

dilain pihak. Kepentingan hukum adalah hukum memiliki kekuasaan tertinggi dalam

hal mengurus kepentingan dan hak manusia sehingga dapat menentukan kepentingan

manusia mana yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat

tahapan bahwa perlindungan hukum itu lahir berdasar peraturan dan ketentuan

hukum yang berasal dari kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan antar

masyarakat atau antara perseorangan dan pemerintah. Menurut Satjipto Raharjo,

perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia

(HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat

agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Pola kemitraan dengan bagi hasil yang digunakan Gojek untuk mengikatkan

diri dengan mitra sampai saat ini belum diatur secara khusus dalam regulasi di

Indonesia. Berbeda halnya dengan pola kemitraan waralaba yang telah diatur di

dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang

Waralaba (selanjutnya disebut PP No. 42 Tahun 2007) yang terdiri dari 9 Bab di

dalamnya yang dimana memuat ketentuan umum, kriteria, perjanjian waralaba,

kewajiban pemberi waralaba, pendaftaran, pembinaan dan pengawasan, sanksi,

ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Dengan diaturnya waralaba dalam PP No. 42 Tahun 2007 maka pemerintah

telah memberikan perlindungan hukum secara preventif baik itu kepada pemberi

waralaba ataupun penerima waralaba, bahkan diterapkan juga sanksi bagi pihak yang

Vol. 3, No. 2, January 2022

p-ISSN 2775-3832 ; e-ISSN 2775-7285

http://matriks.greenvest.co.id

melanggar untuk meminimalisir terjadinya ketidakadilan dalam pelaksanaan

perjanjian waralaba. Diaturnya waralaba tentunya tidak lepas dari menjamurnya

usaha dengan menggunakan pola waralaba seperti contohnya adalah KFC, Mc

Donalds dan lain sebagainya. Itulah yang mendasari pemerintah untuk kemudian

membuat peraturan tentang waralaba.

Gojek semakin lama semakin berkembang dengan pesat (Sastrapraja, 2019).

Puluhan ribu orang sudah mengikatkan diri dalam perjanjian kemitraan dengan pola

bagi hasil tersebut. Tidak hanya Gojek, Grab pun juga menggunakan pola kemitraan

bagi hasil. Hal ini yang mendasari bahwa seharusnya pemerintah juga harus

membuat peraturan yang mengatur tentang pola kemitraan bagi hasil seperti halnya

pola kemitraan waralaba. Salah satunya dengan cara memberikan semacam

guidelines (panduan) dalam pembuatan perjanjian kemitraan di dalam peraturan

tersebut. Dengan adanya guidelines yang diberikan pemerintah, diharapkan tidak ada

pihak yang dirugikan atau terpaksa.

Dalam hal adanya perselisihan atas perjanjian kemitraan sehubungan dengan

penafsiran perjanjian apabila timbul perselisihan sehubungan dengan penafsiran dan

pelaksanaan dari Perjanjian ini maka Gojek dan mitra sepakat untuk menyelesaikan

perselisihan dimaksud secara musyawarah. Langkah yang diambil ketika

perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka dengan tidak

mengurangi hak Gojek, dan mitra sepakat untuk menyelesaikan perselisihan,

mengajukan laporan, gugatan atau tuntutan baik perdata maupun pidana melalui

Pengadilan Negeri, Kepolisian dan instansi terkait lainnya dalam wilayah Negara

Republik Indonesia.

Kemudian dalam hal sebelum terjadinya permasalahan antara penyedia

aplikasi dengan pengemudi, maka penyedia aplikasi harus memperhatikan ketentuan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan

Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan

Masyarakat (selanjutnya disebut Permenhub). Khususnya Pasal 14 mengenai adanya

upaya preventif yang harus diberlakukan oleh penyedia aplikasi terhadap

pengemudi. Berikut merupakan ketentuan dalam Pasal 14, yaitu :

1) Perusahaan aplikasi harus membuat standar, operasional dan prosedur dalam

penghentian operasional sementara (suspend) dan putus mitra terhadap pengemudi

2) Standar, operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :

a. Jenis sanksi penghentian operasional sementara dan putus mitra

b. Tingkatan pemberian sanksi penghentian operasional sementara dan putus mitra

c. Tahapan pemberian sanksi penghentian operasional sementara dan putus mitra

d. Pencabutan sanksi penghentian operasional sementara.

3) Standar, operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum

ditetapkan terlebih dahulu dilakukan pembahasan dengan mitra kerja

4) Standar, operasional, dan prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) harus disosialisasikan kepada mitra kerja oleh Perusahaan Aplikasi.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 Permenhub tersebut, diketahui bahwa

maksud tersirat dari pasal tersebut adalah perusahaan harus memberikan perlindungan

represif terhadap pengemudi. Bentuk perlindungannya adalah apabila terjadi kecelakaan

di jalan dengan dan tanpa membawa penumpang, maka penyedia aplikasi tidak

diperbolehkan untuk memutus mitra atau penghentian sementara terhadap pengemudi

kecuali sebelumnya telah dilakukan musyawarah dan / atau sosialisasi terlebih dahulu.

Kemudian apabila terjadi selisih paham antara penyedia aplikasi dengan pengemudi atas

tindakan sepihak penyedia aplikasi, maka pengemudi dalam hal ini yang merasa

dirugikan dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap penyedia

Perjanjian Kemitraan pada Transportasi Online Terkait Matriks: Jurnal

Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Ojek Online Sosial dan Sains

Hendy Wibowo

dan Habib Adjie

aplikasi berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata. Selain itu, pengemudi dapat pula untuk

memilih alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 39

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan dapat

memilih alternatif mediasi, konsiliasi, negosiasi, maupun arbitrase.

Sedangkan jika penyelesaian sengketa atau selisih paham timbul antara penyedia

aplikasi dengan pengemudi ojek online, maka terlebih dahulu harus melihat hubungan

hukum apa yang terjadi dan yang mendasari kedua belah pihak. Dalam konteks

ketenagakerjaan, penyelesaian sengketa tidak dapat diterapkan terhadap mekanisme

bipartit, tripartit maupun Pengadilan Hubungan Industrial karena hubungan hukum antara

penyedia aplikasi dengan pengemudi adalah perjanjian kemitraan dan bukan perjanjian

kerja. Sehingga terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan tidak dapat diterapkan dalam permasalahan ini.

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pembahasan permasalahan perjanjian

kemitraan yang menyangkut adanya perlindungan hukum terhadap pengemudi ojek

online adalah pelaksanaan perjanjian kemitraan yang mengandung klausula baku pada

transportasi online dilihat dari sudut pandang pengemudi atau calon pengemudi ojek

online adalah bahwa perjanjian kemitraan tersebut sudah dibuat sebelum calon

pengemudi ojek online mendaftar sebagai mitra. Para calon pengemudi ojek online ini

tidak bisa berbuat apapun karena semua syarat dan ketentuan sudah ditentukan oleh

penyedia aplikasi. Selain itu para calon pengemudi ojek online juga tidak dapat memiliki

opsi tawar untuk bernegosiasi dengan penyedia aplikasi terkait perjanjian kemitraan.

Hasilnya ketika calon pengemudi tersebut keberatan dengan salah satu syarat, maka

perjanjian tersebut tidak terlaksana atau dapat dikatakan bahwa para pengemudi ini

dengan terpaksa menerima klausula tersebut.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 14 Permenhub, diketahui bahwa maksud

tersirat dari pasal tersebut adalah perusahaan harus memberikan perlindungan represif

terhadap pengemudi. Bentuk perlindungannya adalah apabila terjadi kecelakaan di jalan

dengan dan tanpa membawa penumpang, maka penyedia aplikasi tidak diperbolehkan

untuk memutus mitra dan penghentian sementara terhadap pengemudi kecuali

sebelumnya telah dilakukan musyawarah atau sosialisasi terlebih dahulu. Kemudian

apabila terjadi selisih paham antara penyedia aplikasi dengan pengemudi atas tindakan

sepihak penyedia aplikasi, maka pengemudi dalam hal ini yang merasa dirugikan dapat

mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap penyedia aplikasi berdasarkan

pasal 1365 KUHPerdata.

Bibliografi

Aminah, Siti. (2018). Transportasi Publik dan Aksesbilitas Masyarakat Perkotaan. Jurnal

Teknik Sipil, 9(1), 1142–1155.

Aulia, Tiara. (2015). Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara Pekerja

Kontrak Dengan Pt. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Barito Tanjungpura

Pontianak. Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal

Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, 4(1).

Basmar, Edwin, Purba, Bonaraja, Nugraha, Nur Arif, Purba, Elidawaty, Krisnawati, Lina,

Damanik, Darwin, Hariyanti, Anies Indah, Banjarnahor, Astri Rumondang, Elistia,

Elistia, & Sahir, Syafrida Hafni. (2021). Perekonomian dan Bisnis Indonesia.

Yayasan Kita Menulis.

Furkon, Fikri Mochamad. (2017). Fenomena Driver Transportasi Online Go-Jek Di

Kalangan Mahasiswa Kota Bandung.

Vol. 3, No. 2, January 2022

p-ISSN 2775-3832 ; e-ISSN 2775-7285

http://matriks.greenvest.co.id

Kurniawan, Taufan. (2016). Kajian Yuridis Mengenai Ojek Online Sebagai Perusahaan

Transportasi Online Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

Lintas Dan Angkutan Jalan. Untag Surabaya.

Lubis, Feri Angkana. (2012). Strategi Pengelolaan Jasa Angkutan Barang Dalam

Meningkatkan Pelayanan Kepada Konsumen (Studi Pada Cv. Karez Duta Trans

Nusa). UNIMED.

Maharama, Arif Reza, & Kholis, Noor. (2018). Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan Dan

Persepsi Risiko Terhadap Keputusan Pembelian Jasa Gojek Di Kota Semarang

Yang Dimediasi Minat Beli Sebagai Variabel Intervening. Jurnal Ekonomi Dan

Bisnis, 19(2), 203–213.

Mauludi, Sahrul. (2020). Socrates Cafe-Bijak, Kritis & Inspiratif Seputar Dunia &

Masyarakat Digital. Elex Media Komputindo.

Nisa, Intan Chairun. (2020). Komparasi efektifitas ekstrak bawang putih dan umbi

gadung dalam mengatasi hama jangkrik pada tanaman cabai. Agroland: Jurnal Ilmu-

Ilmu Pertanian, 27(2), 204–213.

Purwanto, Andhika Cahya, Luthfi, Asma, & Arsal, Thriwarty. (2018). Eksistensi Ojek

Pangkalan Didalam Perkembangan Transportasi Berbasis Informasi Dan Teknologi.

Solidarity: Journal of Education, Society and Culture, 7(1), 243–255.

Putri, Hanifah Sartika, & Diamantina, Amalia. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap

Keselamatan Dan Keamanan Pengemudi Ojek Online Untuk Kepentingan

Masyarakat. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(3), 392–403.

Sastrapraja, Marsya Kanya Alfatiha. (2019). Perlindungan hukum bagi pengguna

GOPAY atas kehilangan saldo dalam pembayaran melalui sistem elektronik= Law

protection towards GOPAY users for loss of balance in payment through electronic

systems. Universitas Pelita Harapan.

Wahyusetyawati, Endang. (2017). Dilema pengaturan transportasi online. Jurnal

RechtsVinding. ISSN, 2089–9009.

Wibowo, Hendy. (2020). Perjanjian kemitraan pada transportasi online terkait upaya

perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online. Wijaya Kusama Surabaya

University.

Zuama, Ayuta Puspa Citra, Dinda, Cut Mutia, & Pamungkas, Djalu. (2021). Telaah

Regulasi Ojek Online di Indonesia dalam Perspektif Filsafat Fenomenologi Hukum.

Reformasi Hukum, 25(1), 21–40.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0

International License.